Ada Pelanggaran HAM Dalam Pembelian Newcastle United oleh Konsorsium Arab Saudi

Djawanews.com – Pembelian Newcastle United diikuti kabar tidak sedap. Laporan menyebutkan pemilik konsorsium pembeli klub itu terlibat dalam pelanggaran HAM berat.

Untuk diketahui, pembelian klub tersebut bernilai 300 juta pound atau kurang lebih 5,8 triliun Rupiah.

Newcastle tidak pernah memenangkan Liga Primer sejak 1927 dan tidak pernah memenangkan trofi sejak 1955, para penggemar percaya pembelian ini bisa menyelamatkan mereka dari keterpurukan.

Newcastle sendiri belum pernah menang dalam tujuh laga liga Inggris musim ini. Mereka menduduki peringkat 19 hanya di atas Norwich City yang berada di dasar klasemen sementara.

Pembelian tersebut mengakhiri kebuntuan selama 18 bulan setelah kesepakatan awal April 2020 lalu. Namun, PIF (investasi milik negara) terbesar di dunia itu, gagal lulus ujian pemilik dan direktur Liga Primer kala itu.

Situasi saat itu menimbulkan kebuntuan yang baru bisa diselesaikan beberapa pekan terakhir.

Dalam rilis resminya, Liga Primer secara pribadi telah mengindikasikan bahwa mereka sekarang puas dengan konsorsium yang berhasil memberikan bukti bahwa negara Saudi tidak akan memiliki kendali atas Newcastle.

Namun, dilansir dari ESPN, pihak liga menolak berkomentar saat dihubungi tentang cara mereka melakukan hal itu.

"Liga Primer, Klub Sepakbola Newcastle United, dan St James Holdings Limited hari ini telah menyelesaikan sengketa pengambilalihan klub oleh konsorsium PIF, PCP Capital Partners, dan RB Sports & Media," demikian pernyataan Liga Primer.

“Setelah selesainya Tes Pemilik dan Direktur Liga Primer, klub telah dijual ke konsorsium dengan segera.

"Sengketa hukum terkait entitas mana yang akan memiliki dan/atau memiliki kemampuan untuk mengendalikan klub setelah pengambilalihan. Semua pihak telah sepakat bahwa penyelesaian diperlukan untuk mengakhiri ketidakpastian panjang bagi para penggemar atas kepemilikan klub.

"Liga Primer sekarang telah menerima jaminan yang mengikat secara hukum bahwa Kerajaan Arab Saudi tidak akan mengendalikan Klub Newcastle United.

“Semua pihak senang telah menyelesaikan proses ini yang memberikan kepastian dan kejelasan kepada Klub Sepak Bola Newcastle United dan para penggemar mereka," pungkas Liga Primer dalam pernyataannya.

Kesepakatan itu kemungkinan akan menghadapi protes publik yang kuat di banyak tempat, mengingat catatan hak asasi manusia (HAM) Arab Saudi dan pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada 2018.

Khashoggi yang kritis terhadap pemerintah Saudi terbunuh dalam tindakan yang ditentukan oleh pemerintah Amerika Serikat yang secara langsung diperintahkan oleh Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, ketua PIF.

Amnesti International meminta pihak Liga Primer, pada hari Kamis untuk fokus pada masalah hak asasi manusia dan "pencucian olahraga."

"Agaknya, [pihak Liga Inggris] membiarkan mereka yang terlibat dalam pelanggaran HAM serius untuk masuk ke sepakbola Inggris hanya karena mereka memiliki kantong tebal, kami telah mendesak Liga Primer untuk mengubah tes pemilik dan direktur mereka untuk mengatasi masalah hak asasi manusia," kata Sacha Deshmukh dari Amnesty.

Ungkapan “hak asasi manusia”, bahkan tidak muncul dalam tes pemiliki dan direktur liga Inggris yang seharusnya memakai standar FIFA.

“Kami, pihak Amnesty, telah mengirimi Liga Primer tes baru yang sesuai dengan HAM dan kami mengulangi seruan kami agar mereka merombak standar mereka saat ini," tambah Sacha.

Sebagai bagian dari kesepakatan, PIF akan mengambil 80% saham, dengan perusahaan ekuitas swasta Reuben Brothers membayar 10% saham dan pengusaha Inggris, Amanda Staveley menerima 10% untuk perannya dalam menengahi kesepakatan.

Stevely mengatakan tentang kesepakatan ini sebagai investasi dengan jangka waktu panjang.

"Ini adalah investasi jangka panjang. Kami sangat antusias dengan prospek masa depan Newcastle United. Kami bermaksud untuk menanamkan filosofi persatuan di seluruh klub, menetapkan tujuan yang jelas, dan membantu memberikan kepemimpinan yang akan memungkinkan Newcastle United untuk meraih prestasi besar dalam jangka panjang.”

Ia juga mengatakan ambisi klub selaras dengan para penggemar, tujuannya adalah meciptakan tim yang kompetitif dalam memperebutkan kejuaraan tertinggi dan menghasilkan kebanggaan di seluruh dunia.

Sumber mengatakan bahwa dorongan untuk perubahan ini adalah akhir dari perselisihan empat tahun atas hak siar Liga Primer di Timur Tengah oleh perusahaan milik Qatar, beIN Sports, yang dilarang di Arab Saudi karena pemerintah memblokir sinyalnya.

Kontennya kemudian diduga dibajak oleh penyiar beoutQ yang dikelola negara Saudi, yang menyebabkan Perusahaan beIN meluncurkan arbitrase investasi internasional terhadap Arab Saudi dan meminta ganti rugi senilai lebih dari 1 miliar Dollar AS.

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memutuskan tahun lalu bahwa Arab Saudi melanggar undang-undang pembajakan internasional sehubungan dengan beoutQ.

Meskipun pihak Saudi mengakui akan memperbaiki masalah ini, saluran beIN masih belum ditampilkan sepenuhnya di wilayah tersebut.

Sekarang, masalah pembajakan telah diselesaikan, Liga Primer tidak lagi berselisih dengan negara Saudi.

Meskipun mereka mempertahankan faktor kuncinya, PIF membuktikan bahwa konsorsium itu adalah entitas yang terpisah dari pemerintah Arab Saudi daripada akhir dari konflik hak siar.

Ingin tahu informasi seputar sepakbola lainnya? Pantau terus Djawanews dan ikuti akun Instagram milik Djawanews