Djawanews.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan lima penjabat (pj) kepala daerah telah mengundurkan diri dari jabatannya untuk maju dalam Pilkada Serentak 2024. Langkah ini diambil untuk memberi mereka waktu lebih leluasa dalam membangun komunikasi dan menghimpun dukungan politik.
"Saya lupa nama-namanya, tetapi sudah ada lima pj. kepala daerah yang mengundurkan diri," ujar Tito dikutip ANTARA, Senin, 24 Juni.
Kata Tito, meskipun batas waktu pengunduran diri masih hingga 17 Juli 2024, para pj kepala daerah tersebut memilih untuk mundur lebih awal demi mempersiapkan diri dengan lebih baik.
Di lain sisi, Tito menginformasikan pada level provinsi baru satu orang yang mengundurkan diri, yaitu Lalu Gita Ariadi, Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat sejak 2019.
Pada tanggal 19 September 2023, dia diangkat menjadi Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat.
"Level provinsi baru satu, beliau (Lalu Gita)," katanya.
Ada empat penjabat kepala daerah pada level kabupaten/kota yang mengundurkan diri, salah satu di antaranya adalah Pj. Wali Kota Palembang Ratu Dewa.
"Jumlah pj yang mundur akan diketahui pada hari Rabu (17/7)," kata Tito.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menerbitkan surat edaran pada tanggal 16 Mei 2024 mengenai konsekuensi bagi para pj. kepala daerah yang ingin mengikuti Pilkada Serentak 2024.
Dalam surat itu, Tito menegaskan mereka harus mundur sebagai aparatur sipil negara (ASN) paling lambat 40 hari sebelum pendaftaran pasangan calon.
Adapun pendaftaran pasangan calon kepala daerah akan dibuka KPU pada tanggal 27—29 Agustus 2024 dan penetapan pasangan calon dilakukan pada tanggal 22 September 2024.
Tito juga menegaskan kembali hal ini ketika mengumpulkan penjabat kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/wali kota, dalam rangka fasilitasi dan koordinasi dukungan terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 secara virtual pada hari Kamis (20/6).
"Yang ingin ikut running pilkada saya sudah kirim suratnya pada tanggal 16 Mei 2024, sebagaimana dijelaskan agar rekan-rekan memberikan informasi melampirkan surat pengunduran diri kepada Mendagri 40 hari sebelum tanggal pendaftaran calon," ucap Tito, dikutip keterangan resmi Kemendagri.
Seandainya mereka tidak mengundurkan diri sampai batas waktu yang ditentukan, tetapi mengikuti pilkada, yang bersangkutan akan diberhentikan oleh Mendagri.
Tito menyerahkan keputusan kepada para pj. kepala daerah yang berminat maju kontestasi. Pilihannya ada dua, mengundurkan diri atau diberhentikan.
“Jadi, tinggal pilih ingin di mata publik positif dan elektabilitas akan naik karena fair dibandingkan dengan isu yang keluar si A itu yang calon diberhentikan karena dia tidak melapor," kata mantan Kapolri itu.
