Djawanews.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., mempertanyakan konsistensi kebijakan pemerintah dalam melindungi Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Di satu sisi, pemerintah mewacanakan pemindahan sebagian badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, dengan alasan ancaman bencana. Namun, di sisi lain, perairan sekitar Ujung Kulon justru ditetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
"Ini kebijakan yang harus dijelaskan. Pemerintah menyatakan Ujung Kulon menghadapi ancaman tsunami sehingga sebagian badaknya perlu dipindahkan. Tetapi, mengapa perairan di sekitar habitatnya justru masuk wilayah usaha pertambangan? Apa sebenarnya arah kebijakan pemerintah terhadap Ujung Kulon?" ujar pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut melalui keterangan tertulis kepada media, Selasa (17/11/2026)
Sebagaimana diketahui perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon masuk dalam peta WUP mineral logam ditetpakan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten pada 12 Februari 2026.
Menurut Anggota Komite II DPD RI yang di antaranya membidangi energi sumber daya mineral serta kehutanan dan lingkungan hidup tersebut, meskipun penetapan WUP tidak otomatis menjadi izin penambangan, pemerintah harus menjelaskan dasar, lokasi, dan konsekuensi kebijakan tersebut.
"Jangan berlindung di balik penjelasan bahwa WUP belum merupakan izin tambang. Justru sejak penetapan wilayahnya, pemerintah harus memastikan tidak ada tumpang tindih dengan kawasan konservasi. Jangan menunggu tambang beroperasi dan lingkungan rusak, baru pemerintah sibuk menjelaskan," tegas Gus Hilmy.
Senator asal D.I. Yogyakarta tersebut meminta Kementerian ESDM membuka koordinat WUP dan mencocokkannya dengan peta batas serta zonasi Taman Nasional Ujung Kulon. Kawasan taman nasional tersebut memiliki luas 105.694,46 hektare, terdiri atas 61.357,46 hektare daratan (mencakup Semenanjung Ujung Kulon, Gunung Honje, Pulau Panaitan, Pulau Peucang, dan Kepulauan Handeuleum) dan 44.337 hektare perairan.
Gus Hilmy mengingatkan bahwa PP Nomor 21 Tahun 2021 Pasal 113 ayat (5) mengatur bahwa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di kawasan konservasi laut tidak diberikan untuk kegiatan pertambangan terbuka, baik di dalam maupun di luar zona inti. Selain itu, terdapat pula Pasal 33 UU Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2024. Ketentuan tersebut melarang kegiatan yang mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan pelestarian alam, termasuk penurunan fungsi kawasan dan perubahan bentang alam.
"Ini ketentuan yang harus diperhatikan. Kalau wilayah WUP tersebut bersinggungan dengan kawasan konservasi laut, bagaimana pemerintah menjamin tidak ada pelanggaran? Kita harus memeriksa peta koordinatnya. Jangan sampai penetapan wilayah pertambangan bertentangan dengan aturan perlindungan kawasan konservasi. Ujung Kulon bukan sekadar tempat hidup badak. Ini satu kesatuan ekosistem darat dan laut. Kalau badaknya diselamatkan tetapi ekosistemnya dibuka untuk kepentingan eksploitasi, apa arti kebijakan konservasi itu?"tutur Gus Hilmy.
Di sisi lain, Gus Hilmy juga mempertanyakan wacana pemindahan badak Jawa yang disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam forum COP31 di Antalya, Turki.
Menurut data Kementerian Kehutanan pada September 2025, populasi badak Jawa diperkirakan 87–100 individu dan seluruhnya terbatas di Taman Nasional Ujung Kulon. Gus Hilmy menyebut badak Jawa memiliki memiliki cara bertahan sendiri dalam menghadapi situasi alam.
"Kalau memang badak Jawa habitatnya di Ujung Kulon, pemerintah harus menjelaskan secara terbuka apa urgensi pemindahannya. Apakah perlindungan habitat, mitigasi bencana, dan pengamanan kawasan sudah dilakukan secara maksimal? Jangan sampai pemindahan menjadi jawaban sebelum seluruh alternatif diperiksa. Bagi kami, kekhawatiran tentang tsunami melanda kawasan hutan tersebut sungguh menggelikan, dan tidak ada urgensinya sama sekali. Bagaimana kita harus menghadapi gejala alam macam tsunami ini berlaku terhadap hutan, sedang satwa itu punya cara sendiri untuk melindungi diri dari yang bencana alam semacam itu. jangan disamakan dengan manusialah," tegas Gus Hilmy.
Gus Hilmy juga meminta pemerintah menjelaskan keterlibatan investor dan lembaga donor internasional dalam pembiayaan pengembangan habitat kedua. Dengan luasan mencapai 105.694,46 hektare, Gus Hilmy mengkhawatirkan dampak terhadap lingkungan, terlebih pascapenambangan.
"Siapa investornya? Berapa nilai pendanaannya? Apa bentuk kerja samanya? Apakah ada kepentingan ekonomi lain di balik proyek konservasi ini? Semua harus dibuka. Konservasi tidak boleh menjadi pintu masuk bagi kepentingan bisnis yang tidak transparan. Pemerintah seolah tidak belajar soal pemulihan tempat-tempat penambangan yang tidak direstorasi kembali. Padahal dampaknya sangat berbahaya bagi penduduk dan lingkungan sekitar. Seperti Kalimantan Timur dan Selatan ada bekas tambang batu bara, Kepulauan Bangka Belitung ada bekas tambang timah, Sulawesi Tenggara ada bekas tambang nikel, Sulawesi Utara ada bekas tambang emas, dan masih banyak lagi" tegas Gus Hilmy
Gus Hilmy turut menyoroti riwayat pertambangan emas Cibaliung, Pandeglang, yang pernah dikelola PT Cibaliung Sumberdaya, anak usaha PT Antam. Status perizinan dan perkembangan kepentingan pertambangan di sekitar Ujung Kulon, menurutnya, perlu diperiksa secara terbuka.
"Kita tidak sedang menuduh pemindahan badak berkaitan langsung dengan kepentingan tambang. Tetapi, ketika ada wacana pemindahan satwa, penetapan WUP, dan riwayat pertambangan emas di sekitar kawasan yang sama, pemerintah wajib memberikan penjelasan. Jangan biarkan publik menebak-nebak. Pertanyaan saya sederhana, Ujung Kulon ini mau diselamatkan atau sedang disiapkan untuk kepentingan lain? Jangan sampai badaknya dipindahkan atas nama keselamatan, sementara perairan di sekitar habitatnya disiapkan untuk kepentingan pertambangan. Negara harus konsisten. Kalau Ujung Kulon memang hendak diselamatkan, lindungi seluruh ekosistemnya," pungkas Gus Hilmy.