Jakarta, (17/01/2020) – Pembangunan ibu kota negara (IKN) dipastikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengenakan dana pinjaman atau utang. Nantinya, dana yang dipakai akan diambil dari dana investasi atau kerja sama.
Pemerintah juga telah menyediakan beberapa skema, seperti KPBU atau public private partnership (PPP), dan juga swasta murni untuk memenuhi kebutuhan investasi. Kebutuhan pembangunan IKN sendiri ditaksir mencapai Rp 466 triliun.
“Yang kita tawarkan tidak pinjaman, tidak ada government guarantee. Nggak ada (pinjaman), jadi semua kerja sama,” kata Jokowi saat berada di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/2020).
Dewan Pengarah Ibu Kota Negara Diharapkan Dapat Datangkan Investor
Desain ibu kota negara di Kalimantan Timur (krjogja.com)
Presiden juga libatkan tiga tokoh internasional, seperti President Softbank Corp Masayoshi Son, Putra Mahkota Abu Dhabi Sheiks Mohamed Bin Zayed (MBZ), dan Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.
Sebagai informasi tambahan, Softbank sebelumnya juga telah menanamkan investasinya di Indonesia. Seperti yang dilansir Djawanews, Softbank menanamkan modalnya untuk mengembangkan mobil listrik di Indonesia.
Ketiga tokoh tersebut akan menjadi dewan pengarah pemindahan ibu kota. Selain itu, dengan adanya ketiga tokoh tersebut diharapkan mampu mendatangkan investor dari luar.
Strategi melibatkan ketiga tokoh tersebut diklaim berhasil. Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan bahwa ada tokoh-tokoh internasional besar lainnya yang minat terlibat. Namun, Presiden belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai identitas tokoh yang tertarik.
“Ada yang nama besar yang ingin juga ikut masuk, tapi sampai saat ini belum kita beri lampu hijau. Kebanyakan,” kata Presiden Jokowi.
Ketiga tokoh internasional yang jadi dewan pengarah pemindahan ibu kota ini nantinya juga akan bekerja sama dengan Badan Otorita Ibu Kota yang dibentuk Pemerintah. Badan ini masih berada di bawah Pemerintah Kalimantan Timur sebagai tuan rumah pembangunan ibu kota negara.
