Djawanews.com – Calon presiden Anies Baswedan angkat bicara soal beredarnya pakta integritas untuk memenangkan capres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Pakta integritas ini ditandatangani oleh Pj Bupati Sorong nonaktif Yan Piet Mosso dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Papua Barat Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian Silaban.
Jika pakta integritas itu benar, Anies meminta Sopian Parulian Silaban untuk mundur dari jabatannya karena dianggap tidak netral.
"Jika Kabinda (Sopian) punya aspirasi, mundur aja dari Kabinda. Enggak apa-apa. Tapi kalau dia masih menjadi Kabinda, dia harus netral. Jadi, di situ yang akan kita perbaiki bukan orang tidam punya aspirasi pribadi," kata Anies di Gedung Joeang, Jakarta Pusat, Jumat, 17 November.
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, isu pakta integritas memenangkan salah satu pasangan capres-cawwpree bisa menurunkan kepercayaan rakyat kepada negara karena aparat negara tidal lagi bersikap netral.
Ketika seorang aparat negara menggunakan jabatannya untuk berpolitik, Anies memandang mereka telah menurunkan derajat negara.
"Begitu seseorang dilantik, disumpah maka tanda tangannya, ucapannya, perbuatannya adalah atas nama negara bukan atas nama pribadi. Karena itulah yang menurunkan kepercayaan rakyat itulah yang membuat rakyat tidak lagi melihat negara sebagai institusi penjaga etika penjaga hukum," tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, pakta integritas yang ditandatangani Yan tersebar saat dirinya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Penandatanganan ini diketahui Kabinda Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban tapi tak ada tanggal yang dicantumkan selain bulan Agustus 2023.
Ada empat poin dalam dokumen itu. Berikut rinciannya:
- Mendukung dan melaksanakan penuh keberhasilan program pemerintah pusat di Wilayah Kabupaten Sorong;
- Tidak akan melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
- Menolak sepenuhnya segala kegiatan yang bersifat separatisme serta aktivitas pergerakan Papua Merdeka di wilayah;
- Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal sebesar 60 persen + 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden RI di Kabupaten Sorong;
- Bersedia menjaga kerahasiaan sepenuhnya berkaitan dengan pembuatan Pakta Integritas ini.
Belakangan, isu pakta integritas tersebut dibantah Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Arsjad Rasjid. Dia memastikan tak pernah minta kepala daerah untuk meneken surat semacam itu.
Hal ini disampaikan Arsjad menanggapi pakta integritas yang tersebar dan ditandatangani Pj Bupati Sorong nonaktif Yan Piet Mosso. Ada salah satu poin dalam dokumen itu menyebut Yan harus memeangkan Ganjar di Kabupaten Sorong.
"Jelas-jelas TPN tidak pernah melakukan, meminta orang menandatangani surat mendukung yang namanya pakta integritas atau segala macam," kata Arsjad kepada wartawan di gedung High End, Jakarta, Rabu, 15 November.
Arsjad minta masyarakat tak langsung percaya. "Jadi tolong dilihat juga kapan tanggalnya dan segala macam dan dengan siapa," tegasnya.
