Djawanews.com – Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati menilai bantuan modal kerja untuk UMKM yang digelontorkan pemerintah Indonesia untuk 9,1 juta pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tidak dapat menyelesaikan persoalan utama para pelaku usaha yakni hilangnya pasar akibat lemahnya daya beli masyarakat.
Ia pun menyarankan pemerintah agar tidak hanya sekadar mengguyur uang, tetapi juga memberikan penduan kepada para pelaku usaha.
“Misalnya yang bergerak di usaha garmen bisa diarahkan untuk shifting ke produk-produk yang banyak dikonsumsi konsumen. Dari total 64 juta pelaku usaha kecil dan menengah yang ada di Indonesia, 80% atau sekitar 51 juta juta di antaranya masih unbankable atau tidak mendapat bantuan pinjaman dari bank. Sehingga jumlah pelaku UMKM yang disasar pemerintah masih terlampau kecil. Jika demikian, validasi penerima bantuan akan lebih kompleks. Itu proses verifikasinya bagaimana? Pasti lebih rumit dari penerima kartu prakerja,” kata Sri Hartati dikutip dari BBC.
“Lebih dari itu, pemerintah harus memiki tolok ukur yang jelas ketika memberikan bantuan tunai kepada pelaku usaha. Jangan sampai uang triliunan rupiah terbuang cuma-cuma. Jadi antara target dengan outcome harus terukur. Kalau ini sepertinya nggak jelas, pokoknya pemerintah menyalurkan. Kalau begitu program ini akan menjadi statistik doang, tidak ada indikator untuk mengukur,” lanjutnya menambahkan.
“Setiap satu sen uang negara harus jelas outcome-nya apa, karena itu uang rakyat,” tegas Sri Hartati mempersoalkan modal bantuan kerja untuk UMKM tersebut.
Untuk mengetahui ragam perkembangan peristiwa regional, nasional dan mancanegara terupdate, ikuti terus rubrik Berita Hari ini di Djawanews.
