Djawanews.com – Senat Filipina, yang bertindak sebagai mahkamah pemakzulan, telah mengeluarkan surat panggilan resmi kepada Wakil Presiden Sara Duterte terkait tuduhan penyalahgunaan dana publik, seperti dilaporkan kantor berita PNA. Duterte diberi batas waktu 10 hari untuk memberikan jawaban atas tuduhan tersebut.
Dilansir ANTARA dari Anadolu, Rabu, 11 Juni, Presiden Senat sekaligus ketua sidang, Francis “Chiz” Escudero, mengumumkan penerbitan surat panggilan itu setelah 18 dari 23 anggota senat memilih untuk mengembalikan berkas pemakzulan ke Dewan Perwakilan Rakyat guna memperjelas legalitas proses pemakzulan Wapres Sara Duterte.
Sara Duterte, yang merupakan putri mantan Presiden Rodrigo Duterte, dimakzulkan pada 5 Februari lalu setelah lebih dari dua pertiga anggota majelis rendah parlemen (DPR) menandatangani petisi pemakzulan.
Ia dituduh menyalahgunakan dana publik saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan Filipina.
Petisi pemakzulan tersebut muncul di tengah konflik politik yang memanas, di mana Sara Duterte menuduh Presiden Ferdinand Marcos Jr. ingin menyingkirkannya secara fisik alias menginginkan kematiannya.
Ia mengklaim Marcos melihat dirinya sebagai "ancaman terbesar" bagi peluangnya untuk maju kembali dalam pemilu 2028.
Marcos dan Duterte sebelumnya maju bersama sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2022 dan berhasil memenangkan masa jabatan enam tahun.
Namun, aliansi politik mereka kini telah retak. Duterte mengundurkan diri dari Kabinet Marcos pada Juni tahun lalu, setelah sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pendidikan.
Tak hanya itu, pada 12 Februari lalu, Duterte juga didakwa oleh negara atas tuduhan menghasut tindakan makar.
