Djawanews.com – Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menepis isu yang menyebut partainya terpecah terkait wacana penggunaan hak angket di DPR untuk menelusuri kecurangan Pemilu 2024. Hasto mengatakan partainya banyak mendapatkan intimidasi terkait pengajuan hak angket tersebut.
“Tidak ada (terbelah, red). Hanya kami memang sering berbicara sebagai suatu proses politik yang sangat penting di DPR kan juga harus dilihat karena muncul juga banyak intimidasi,” kata Hasto kepada wartawan di kawasan kampus Universitas Indonesia (UI), Depok, Kamis, 7 Maret.
Hasto menjelaskan salah satu bentuk intimidasi yang muncul di tengah wacana itu adalah dilaporkannya kader PDIP yang juga capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo ke KPK oleh Indonesia Police Watch (IPW).
Diketahui, Ganjar bersama eks Direksi Bank Jateng berinisial S dilaporkan ke KPK oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Ia diduga menerima gratifikasi dari cashback perusahaan penjamin kreditur di bank daerah tersebut.
“Itu tidak terlepas dari upaya-upaya untuk menghambat hak angket tersebut,” tegasnya.
Hasto menyayangkan adanya intimidasi tersebut. Pihak lain harusnya tak perlu ada takut dengan penggunaan hak angket tersebut.
“Karena ketika proses pemilu ini berjalan dengan baik, ketika proses pemilu berjalan dengan jujur sebenarnya enggak perlu takut, toh, penggunaan hak ini,” ujarnya.
Adapun soal sikap partai berlambang banteng ini memang belum diputuskan soal hak angket. Hasto bilang partainya masih menunggu hasil kajian dari tim khusus yang dibentuk Tim Kampanye Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD.
“Ya, kami baru melakukan kajian perumusan pembuatan naskah akademik dan juga berbagai opsi-opsi. Kan cukup banyak opsi, ada opsi sidang di MK, ada hak DPR RI, itu sedang dikaji oleh tim khusus,” pungkasnya.
