Djawanews.com – Kembali menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Dewan Pimpinan Pusat (DPD) Partai rakyat Adil Makmur (Prima) membawa bukti-bukti tambahan terkait dugaan adanya keterlibatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir dalam bisnis PCR.
“Kami DPP Prima sudah janjian dengan tim telaah KPK untuk membawa data tambahan terkait keterlibatan bisnis PCR yang kemarin sudah banyak disebut itu, Menkomarves dan Menteri BUMN pak Erick Thohir,” ujar Wakil Ketua Umum DPP Prima Alif Kamal di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa. Dilansir dari Kompas.com.
“Hari ini kami bawa data tambahannya untuk meneruskannya ke tim telaah KPK,” ucap dia. Adapun terkait dugaan bisnis PCR ini, Prima telah melaporkan Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir ke KPK, Kamis (4/11/2021). Alif mengatakan, pihaknya membawa bukti-bukti dari pembelian tes PCR maupun tes antigen yang dinilai meresahkan masyarakat.
Alif enggan menjelaskan lebih jauh mengenai keterkaitan antara pembelian tes PCR masyarakat dengan perusahaan, kedua Menteri tersebut.
“Kemarin banyak disebut, mereka (Luhut dan Erick) punya perusahaan yang terlibat dalam bisnis PCR ini, punya perusahaan yang terkait dengan bisnis PCR ini,” ujar Alif.
“Nanti mungkin tim telaah KPK yang bisa menjawab soal itu (dugaan keterlibatan dua menteri tersebut),” tutur dia. Dilansir dari Kompas.com.
Alif juga mengatakan bahwa dalam laporannya Prima menyoroti ketidakpatutan seorang pejabat yang masih aktif tetapi masih terlibat dalam bisnis PCR tersebut.
“Yang jadi persoalan adalah penyalahgunaan wewenang, jabatan, tidak patut pejabat yang sekarang masih berkuasa, terkait dalam dugaan bisnis PCR ini atau antigen,” tutur dia.
Terkait dugaan tersebut, keuntungan dari pengadaan tes Covid-19 ini bersumber dari dua perusahaan yakni PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi, yang di dalamnya masih terdapat kepemilikan saham Luhut.
Kemudian, kedua perusahaan tersebut tertarik untuk berinvestasi di PT Genomerik Solidaritas Indonesia (GSI). GSI merupakan laboratorium yang bergerak menyediakan fasilitas testing Covid-19. Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi menepis keterlibatan Luhut dalam pengadaan alat kesehatan, seperti PCR, antigen, serta skrining Covid-19.
"Sama sekali tidak benar. ya begitulah kalau oknum sudah hati dan pikirannya ingin menjatuhkan orang lain. Orang ingin berbuat baik pun dihajar dengan segala cara. Ini akan membuat pihak-pihak yang ingin tulus membantu dalam masa krisis enggan," kata Jodi kepada Kompas.com, Selasa (2/11/2021).
Jodi menjelaskan bahwa Luhut hanya memiliki saham kurang dari 10 persen di Toba Bumi Energi, anak perusahaan Toba Bara Sejahtera. "Jadi, Pak Luhut tidak memiliki kontrol mayoritas di TBS, sehingga kita tidak bisa berkomentar terkait Toba Bumi Energi," imbuh dia.
Senada, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menampik Erick terlibat dalam bisnis tes PCR.
Menurutnya, isu yang menyebut Erick ikut berbisnis tes PCR adalah hal tendensius. Sebab kata dia, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), perusahaan penyedia tes Covid-19 yang dikaitkan dengan Erick hingga saat ini hanya melakukan 700.000 tes PCR. Angka itu hanya sekitar 2,5 persen dari total tes PCR di Indonesia yang sudah mencapai 28,4 juta. "Jadi kalau dikatakan bermain, kan lucu ya, 2,5 persen gitu. Kalau mencapai 30 persen atau 50 persen itu oke lah bisa dikatakan bahwa GSI ini ada bermain-main. Tapi hanya 2,5 persen," ujar Arya kepada media, Selasa (2/11/2021). Dilansir dari Kompas.com.
Baca artikel terkait Tes PCR. Simak berita menarik lainnya hanya di Djawanews dan ikuti Instagram Djawanews.
