Djawanews.com – Presiden Jokowi (Joko Widodo) diminta jangan banyak janji dalam menurunkan harga minyak goreng. Jokowi harus segera membuktikan omongan atau janjinya terkait menurunkan harga migor tersebut.
Begitu disampaikan anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, menanggapi janji Presiden Jokowi untuk menurunkan harga migor dalam satu-dua pekan. “Bukan malah sok gagah membuat janji baru dapat menurunkan harga migor dalam satu-dua pekan,” kata Mulyanto kepada wartawan pada Senin, 23 Mei.
Mulyanto mengaku pesimis presiden dapat menepati janjinya. Mengingat selama ini tidak ada terobosan atau kebijakan besar yang dibuat.
Alhasil, semua janji yang disampaikan terkait migor tidak ada yang terwujud. Karena itu Mulyanto minta presiden bekerja saja dengan sungguh-sungguh hingga harga migor sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Bukan malah menyebar janji baru.
“Harapan publik, bahwa soal migor ini segera selesai dalam satu-dua minggu ke depan, sesuai janji Presiden, dapat dikatakan sulit terwujud. Karena tidak jelas intervensi kebijakan yang dilakukan setelah pencabutan larangan ekspor CPO tersebut,” ujarnya.
Pemerintahan Presiden Jokowi Tak Bisa Atasi Mafia Minyak Goreng
“Publik sudah paham bahwa Pemerintah tidak berdaya berhadapan dengan mafia migor. Apalagi terindikasi, mereka yang disangkakan turut menyimpangkan kebijakan migor, seperti Lin Che Wei adalah onum-oknum swasta yang terkait dengan lingkar dalam kekuasaan. Tidak mungkinlah jeruk makan jeruk. Fatsunnya kan begitu,” sindirnya.
Hasil riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan bahwa masyarakat ingin koruptor minyak goreng dihukum seumur hidup. Bahkan, tidak sedikit responden yang ingin koruptor dijatuhi hukuman mati.
Presiden Jokowi juga sebelumnya mengaku telah memerintahkan aparat hukum untuk menyelidiki dan meminta agar para pelaku kasus penyelewengan distribusi dan produksi minyak goreng (migor) ini untuk dihukum.
Bahkan, Jokowi menegaskan, bahwa ia tidak ingin ada lagi yang bermain-main dengan ekspor minyak goreng. Dan Presiden berjanji dalam satu-dua minggu harga migor sudah sesuai HET.
Namun demikian, Mulyanto tidak yakin Pemerintahan Presiden Jokowi akan mengikuti aspirasi masyarakat dan menindak tegas penyeleweng migor. Apalagi ketika kasusnya terkait dengan konglomerasi dan oligarki.
Dapatkan warta harian terbaru lainya dengan mengikuti portal berita Djawanews dan akun Instagram Djawanews.
