Djawanews.com – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan upaya efisiensi anggaran dalam APBD 2025 tidak akan mengganggu program kerja Pemprov DKI. Menurutnya, pemangkasan anggaran hanya akan menyasar belanja internal di lingkungan pemerintah provinsi, bukan program yang langsung menyentuh masyarakat.
Hal ini disampaikan Pramono usai serah terima jabatan dan melepas Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta periode 2024-2025 Teguh Setyabudi di Balai Kota DKI Jakarta.
"Kami juga akan melakukan efisiensi ke internal kami sendiri untuk memperbaiki kinerja Jakarta, tentunya dengan kerjasama dan juga pembicaraan secara terbuka dengan DPRD Jakarta. Kami yakin bahwa tidak akan terpengaruh atau mengganggu program-program yang ada di Jakarta," ungkap Pramono, Kamis, 20 Februari.
Pramono menekankan, rencana 40 program prioritas yang sebelumnya telah disusun bersama tim transisi akan tetap berjalan selama 100 hari pertama ia dan Rano Karno memimpin Jakarta. Program tersebut merupakan realisasi dari janji-janji kampanye selama Pilkada 2024.
"Program itu diantaranya tentunya hal yang berkaitan dengan Kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, ijazah-ijazah yang tertahan akan kita buktikan. Kemudian berbagai hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan real di masyarakat. Termasuk membuka lima taman utama untuk dibuka 24 jam," jelas Pramono.
"Sehingga dengan demikian, apa yang saya sampaikan, apa yang Bang Doel sampaikan di dalam sosialisasi maupun kampanye kami ingin mewujudkan itu. Anggaranya sudah di breakdown, memang masih tentunya ada yang perlu disesuaikan. Perlu ada penghematan di internal pemerintah Jakarta," tambahnya.
Pemprov DKI melakukan penyisiran anggaran dari APBD DKI tahun 2025 sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto lewat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Nominal anggaran yang diproyeksikan akan diefisiensi telah ditandai.
"Kita sudah menandainya tadi di seluruh area, dengan nilai mencapai Rp1,548 triliun," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 17 Februari.
Michael menuturkan, penyesuaian anggaran pada pos-pos kegiatan yang diefisiensi di tahun ini akan dieksekusi dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2025. Pemprov DKI menargetkan penyusunan perubahan APBD dipercepat dari jadwal biasanya.
"Sebagaimana yang sudah disampaikan ada SE terkait dengan percepatan RKPD (rencana kerja perangkat daerah) untuk penyesuaian APBD perubahan," ujar Michael.
