Djawanews.com – Pemerintah Indonesia mulai mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen untuk barang mewah secara penuh mulai 1 Februari 2025. Selama bulan Januari, tarif PPN untuk barang mewah masih sebesar 11 persen.
Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean, Dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean.
Dalam Pasal 5a dijelaskan bahwa pengenaan PPN barang mewah pada periode 1-31 Januari 2025 menggunakan nilai lain, yaitu 11 per 12 dari harga jual. Apabila nilai lain tersebut dikalikan dengan tarif 12 persen, maka akan didapati angka 11 persen.
"Mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari harga jual," bunyi Pasal 5a Permenkeu 131, dikutip pada Kamis (2/1/2025).
Sementara mulai 1 Februari 2025, tarif PPN untuk barang mewah dikenakan 12 persen secara penuh, karena dasar pengenaan pajaknya berupa harga jual atau nilai impor langsung.
"Mulai tanggal 1 Februari 2025 berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2)," bunyi Pasal 5b Permenkeu 131.
Adapun Pasal 2 ayat (2) dan (3) dalam Permenkeu 131 berbunyi:
"Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan
Pajak berupa harga jual atau nilai impor."
"Barang Kena Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa harga jual atau nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan."
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan PPN menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Kebijakan tersebut merupakan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Meski begitu, kenaikan tarif PPN ini dikenakan terhadap barang dan jasa mewah, yakni barang dan jasa tertentu yang selama ini terkena PPN atas barang mewah.
"Contoh, pesawat jet pribadi. Itu tergolong barang mewah yang dimanfaatkan atau digunakan masyarakat papan atas. Kapal pesiar, yacht, motor yacht, rumah yang sangat mewah. Artinya, untuk barang jasa selain tergolong barang mewah, tidak ada kenaikan PPN. Tetap sebesar berlaku sekarang, yang sejak 2022," kata Prabowo dalam konferensi pers, Selasa (31/12) usai mengikuti rapat tutup tahun 2024 di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta.
