Sejumlah Partai Koalisi Jokowi-Ma’ruf tak segan-segan meminta jatah menteri dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf.
Sejumlah partai politik (Parpol) yang terlibat dalam pemenangan Joko Widodo(Jokowi)-Ma’ruf Amin di Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 saling berebut posisi menteri di kabinet Jokowi periode 2019-2024.
Bahkan, beberapa Parpol yang tergabung dalam koalisi Jokowi-Ma’ruf tidak sungkan mematok jatah menteri dalam kabinet jokowi yang baru.
Sejauh ini, ada tiga Parpol koalisi yang sudah mematok jatah menteri dalam Kabinet Jokowi Jilid II, antara lain; Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sepuluh calon, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) satu calon dan Partai Nasdem 11 calon.
Langkah parpol yang saling berebut jatah menteri tersebut memunculkan berbagai reaksi dari sejumlah kalangan, tak terkecuali Jusuf Kalla.
JK sarankan pembentukan Kabinet Jokowi-Ma’ruf disusun secara adil
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengimbau agar susunan dalam Kabinet Jokowi-Ma’ruf yang baru dibagi secara adil. Artinya pembagian kursi menteri harus disesuaikan dengan perolehan jumlah kursi di parlemen.
“Harus dibentuk polanya, dari parpol berapa, dari kalangan profesional berapa, kan harus di susun, Partai dapat kursi berapa, sesuai jumlah kuri di DPR,” terang JK di Jakarta, Kamis (11/7/2019).
“Jangan sampai, partai yang mendapat kursi sedikit di DPR mendapat jatah lebih banyak, bisa kacau nanti,” tambahnya.
JK menambahkan, penyusunan kabinet juga harus seimbang baik dari segi perbedaan gender, agama, hingga wilayah. Dia menilai, keseimbangan dalam susunan kabinet tersebut semata-mata bertujuan untuk menjaga keharmonisan bangsa.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (Inews.id)
“kalau tidak begitu, bangsa ini tidak akan harmonis,” kata JK
JK mengatakan, agar dapat didukung oleh semua pihak , komposisi menteri harus seimbang baik antara suku, wilayah, agama, politik, tingkat kemampuan serta tingkat profesionalitas.
Sebelumnya, JK telah menyarankan kepada presiden untuk turut mempertimbangkan jumlah perolehan kursi di DPR dalam penunjukan menteri di kabinet Jokowi yang baru. Kendati demikian, dia menyebut, pembagian jatah menteri tetap menjadi hak prerogatif Presiden.
Sementara itu, Mantan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi perihal pemilihan menteri di kabinetnya yang baru.
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, tugasnya sebagai ketua umum parpol hanyalah mencari kembali pasangan capres dan cawapres yang layak dipilih oleh rakyat.
“Sama sekali saya serahkan semuanya ke presiden, terang Megawati melalui keterangan tertulisnya, Rabu (10/7/2019).
Dia menyampaikan, saat ini, yang bisa dilakukan bagi parpol koalisi tak terkecuali PDIP hanya sebatas menyodorkan nama untuk dijadikan sebagai pertimbangan. Terkait siapa saja, yang bakal di pilih, Megawati menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi untuk memutuskan siapa yang paling pantas mengisi posisi menteri di kabinet jilid duanya nanti.
