Djawanews.com – Mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai menuntut pemerintah khususnya Kemenkes untuk mengabulkan permohonan rakyat terkait masalah vaksin halal. Pigai menyebutkan bahwa penyediaan kebutuhan kesehatan bagi masyarakat merupakan amanat Konstitusi Hak Asasi Manusia serta amanat UUD 1945.
“Sesuai dengan amanat konstitusi Hak Asasi Manusia (HAM) pada pembukaan Deklarasi Universal HAM dan amanat Konstitusi UUD 1945 pasal 28 maka negara memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan warga negara termasuk menyediakan vaksin halal sebagai pemenuhan kebutuhan kesehatan bagi umat Islam” ungkap Pigai.
Selain itu, Natalius Pigai mengatakan berdasarkan Konfrensi Kairo tahun 1991, PBB telah mengesahkan Hak Asasi Manusia (HAM) Partikular tentang HAM berbasis pada Islam.
- Brigita Manohara Dipanggil KPK, Natalius Pigai Minta Masyarakat Jaga Nama Baiknya: Belum Tentu Bersalah
- Ukraina Bantah Kirim Pesan Lewat Jokowi, Natilius Pigai Sebut Jokowi Gagal Total dan Bikin Malu
- Rajin Otak-atik Kabinet, Natalius Pigai Ibaratkan Jokowi Reshuffle seperti Beli Ikan Busuk: Kapasitas Abal-abal Jadi Pemimpin
Natalius Pigai Bicarakan Kebutuhan Umat Islam Untuk Dapatkan Vaksin Halal
Salah satu pasalnya berbicara tentang menghormati kebutuhan Umat Islam. “PBB mengesahkan HAM Particular berdasarkan konsensi deklarasi Kairo tahun 1991 tentang hak asasi manusia berbasis pada Islam hukum-hukum kitab suci
Salah satu yang diadobsi itu adalah bagaimana HAM menghormati kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan umat Islam dan itu sudah diadobsi,” ujar Pigai.
Oleh karena itu, Menurut Natalius Pigai kalau pemerintah tidak memenuhi kebutuhan Umat Islam tentang vaksin halal maka pemerintah telah mengabaikan HAM. “Kalau Negara tidak menyediakan vaksin halal, sudah pasti negara mengabaikan Hak Asasi Manusia dan warga negara khususnya umat Islam,” pungkasnya.
Dapatkan warta harian terbaru lainya, ikuti portal berita Djawanews dan akun Instagram Djawanews.
