Djawanews.com – Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus Ketua Majelis Hakim Anwar Usman menyatakan menolak gugatan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
“Mengadili dalam provisi, satu, menyatakan permohonan provisi Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima. Dua, menolak permohonan provisi Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI,” jelas Ketua MK, Anwar Usman, (25/11).
“Dalam pokok permohonan, satu, menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima. Dua, mengabulkan permohonan pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian,” tambahnya.
Majelis hakim mengungkapkan bahwa pembuatan UU Nomor 11 Tahun 2020 ini bersinggungan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kuasa mengikat secara bersyarat selama tidak dimaknai. Diperlukan perbaikan dalam kurun waktu 2 tahun setelah putusan tersebut diucapkan.
“Menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini,” ungkap Ketua MK.
Apabila tidak dilakukan perbaikan dalam tenggang waktu yang telah disebutkan yaitu selama dua tahun maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.
Para demonstran yang terdiri dari serikat buruh bersama-sama mendengarkan putusan MK terkait UU Cipta Kerja di Kawasan Patung Kuda.
Mereka mengajukan gugatan untuk menuntut agar hakim membatalkan UU Cipta Kerja yang telah ditetapkan pada Oktober 2020 lalu. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan bahwa UU tersebut cacat prosedur dari tahap awal hingga finalisasinya.
Proses pembuatan UU Cipta Kerja diubah berkali-kali baik dari segi halaman maupun pasal-pasalnya. Dalam UU tersebut diduga terjadi perubahan substansi pasal karena pemerintah dan DPR selalu berbelit-belit saat dimintai kejelasan mengenai UU tersebut.
Gugatan lain juga terkait dengan alih daya, waktu kerja, cuti untuk pekerja, upah, upah minimum, dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam gugatan mengenai PHK, buruh menggugat penghapusan sanksi bagi pengusaha yang tidak mau memberi pesangon pada pekerja yang di PHK.
Ingin tahu informasi menarik tentang demo buruh lainnya? Pantau terus Djawanews dan ikuti akun Instagram milik Djawanews
