Djawanews.com – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan yang mengajukan revisi terhadap ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional. MK memutuskan menghapus ambang batas parlemen 4 persen tersebut, namun mulai berlaku pada pemilu 2029.
Keputusan tersebut diambil karena ambang batas parlemen 4 persen dinilai tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang dijamin oleh UUD 1945.
"Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," tulis salinan putusan MK dikutip Kamis 29
Gugatan ini diajukan Khoirunnisa Nur Agustyati sebagai Ketua Pengurus Yayasan Perludem dan Irmalidarti sebagai Bendahara Perludem. Mereka menggugat Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional.
Menurut mereka, pasal tersebut bertentangan dengan sejumlah pasal dalam UUD 1945. Salah satu alasannya, rumusan besaran ambang batas parlemen tidak ditentukan dari pijakan akademik yang jelas. Termasuk tidak menghitung dampaknya terhadap prinsip pemilu proporsional dan suara pemilih yang terbuang.
Dalam salinan putusan, MK menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum hanya berlaku untuk pemilu 2024. Adapun pemilu selanjutnya, mulai dari pemilu 2029 dan pemilu selanjutnya.
"Konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu
berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen denganberpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan," tulis putusan tersebut.
