Djawanews.com – Mesir dan Arab Saudi mengecam keras keputusan Israel untuk menghentikan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Langkah ini dinilai sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata, hukum internasional, dan prinsip-prinsip kemanusiaan.
Dalam pernyataan resmi pada Minggu, 3 Maret 2025, Kementerian Luar Negeri Mesir menyebut tindakan Israel sebagai pelanggaran serius terhadap Konvensi Jenewa Keempat dan hukum kemanusiaan internasional, melansir WAFA 3 Maret.
Mesir menegaskan bahwa tidak ada alasan yang dapat membenarkan penggunaan kelaparan dan blokade sebagai senjata terhadap warga sipil, terutama selama bulan suci Ramadan.
Dalam kesempatan yang sama Mesir menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memikul tanggung jawabnya dalam mengakhiri semua praktik ilegal dan tidak manusiawi yang menargetkan warga sipil dan mengutuk upaya-upaya untuk mencapai tujuan politik dengan mengorbankan nyawa yang tidak bersalah.
Terpisah, Arab Saudi mengecam langkah Israel menghentikan masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, menggunakannya sebagai alat pemerasan dan hukuman kolektif.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Hari Minggu oleh Kementerian Luar Negeri, Arab Saudi menegaskan kembali seruannya kepada masyarakat internasional untuk mengakhiri pelanggaran berat Israel, mengaktifkan mekanisme akuntabilitas internasional dan memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan.
Diketahui, gencatan senjata tahap pertama antara Hamas dan Israel berakhir pada 1 Maret lalu.
Pada fase pertama, Hamas menyerahkan 33 sandera Israel serta lima warga Thailand yang dipulangkan dalam pembebasan tak terjadwal, sebagai imbalan atas sekitar 2.000 tahanan dan tahanan Palestina dari penjara Israel dan penarikan pasukan Israel dari beberapa posisi mereka di Gaza.
Berdasarkan perjanjian awal, fase kedua dimaksudkan untuk dimulainya negosiasi atas pembebasan 59 sandera yang tersisa, penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza dan akhir perang.
Namun perundingan tidak pernah dimulai dan Israel mengatakan semua sanderanya harus dipulangkan agar pertempuran dihentikan.
"Israel tidak akan mengizinkan gencatan senjata tanpa pembebasan sandera kami," kata Kantor Perdana Menteri Israel, mengumumkan masuknya semua barang dan pasokan ke Jalur Gaza akan dihentikan, dikutip dari Reuters.
"Jika Hamas tetap menolak, akan ada konsekuensi tambahan."
Hamas mengecam tindakan Israel sebagai "pemerasan" dan "kudeta terang-terangan terhadap perjanjian".
"Kami meminta mediator untuk menekan pendudukan agar memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian, dalam semua tahapannya," katanya, seraya menambahkan satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali para sandera adalah dengan mematuhi perjanjian dan memulai perundingan untuk tahap kedua.
Mengomentari penangguhan masuknya bantuan, pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan, keputusan tersebut akan memengaruhi perundingan gencatan senjata, seraya menambahkan kelompoknya "tidak menanggapi tekanan."
