Djawanews.com – Mahkamah Agung atau MA mengurangi masa hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo. Masa hukuman Edhy Prabowo yang semula 9 tahun mendapat korting 4 tahun, sehingga menjadi hanya 5 tahun.
Majelis Kasasi yang memutus perkara tersebut memiliki alasan dan pertimbangan tertentu. Sosok yang dekat dengan Prabowo Subianto ini dianggap sudah memberikan harapan besar kepada para nelayan Indonesia saat dirinya menjabat menteri.
"Bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan Pengadilan Negeri kurang mempertimbangkan keadaan yang meringankan terdakwa sehingga perlu diperbaiki dengan alasan bahwa pada faktanya terdakwa sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI sudah bekerja dengan baik dan telah memberi harapan yang besar kepada masyarakat khususnya nelayan," kata majelis kasasi.
"Dengan tujuan adanya semangat untuk memanfaatkan benih lobster guna kesejahteraan masyarakat, yaitu ingin memberdayakan nelayan karena lobster di Indonesia sangat besar," lanjut hakim.
Majelis Hakim bersandar pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 yang dicabut oleh Edhy Prabowo saat menjabat menteri.
Kemudian dia mengganti dengan peraturan baru pada tahun 2020 yang mensyaratkan eksportir harus mendapatkan benih lobster dari nelayan penangkap.
"Sehingga jelas perbuatan terdakwa tersebut untuk mensejahterakan masyarakat khususnya nelayan kecil," kata majelis hakim, dikutip dari Pikiran Rakyat.
Perihal pengumuman tersebut, Andi Samsan Nganro sebagai Juru Bicara MA langsung memberikan penjelasan.
"Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengenai pidana yang dilakukan kepada terdakwa dan lamanya pidana tambahan, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Edhy Prabowo dengan penjara selama 5 tahun dengan pidana denda sebesar Rp.400 juta dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," kata Andi Samsan Ngaro.
Edhy Prabowo juga tidak dapat dipilih menjadi pejabat publik, karena haknya tersebut dicabut. Setidaknya selama dua tahun sejak dia menyelesaikan seluruh pidana pokok yang diberikan.
