Pembahasan pemindahan Ibu kota telah dilakukan pemerintah sejak tiga tahun silam
Selasa, (7/5/2019) Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melaksanakan serangkaian kegiatan kunjungan kerja ke beberapa daerah di Pulau Kalimantan. Kunjungan tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam rencananya merealisasikan pemidahan Ibu kota Negara.
Akhir-akhir ini, isu pemindahan Ibu Kota Negara ramai diperbincangkan di depan publik. Kalimantan menjadi salah satu daerah yang disebut-sebut sebagai alternatif pemindahan Ibu Kota Negara.
Presiden Jokowi berseta rombongan bertolak ke Pulau Kalimantan melalui Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta pada pukul 09.00 WIB. Sejumlah rombongan terbang dengan mennggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.
Setibanya di lokasi. Presiden berserta rombongan melanjutkan perjalanan menuju Provinsi Kalimantan Tengah. Presiden Jokowi diagendakan akan menginap di Kota Palangkaraya. Selanjutnya, Presiden dijadwalkan untuk melakukan serangkaian kunjungan kerja pada keesokan harinya. Salah satu agenda dalam kunjungan kerja tersebut adalah meninjau lokasi alternatif yang recananya akan dipergunakan sebagai lokasi pemindahan Ibu Kota negara.
Sebelumnya, dalam acara buka puasa bersama yang diadakan presiden Jokowi dan Wapres Jusuf kalla bersama lembaga tinggi negara di Istana Negara Jakarta pada Senin, (6/5/2019), Presiden Jokowi menegaskan akan serius menggarap rencana pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
Dalam pidatonya, Presiden menyatakan bahwa pemerintah serius untuk merealisasikan pemindahan Ibu Kota. Jokowi menyebut, pembahasan pemindahan ibukota sudah lakukan sejak 3 tahun silam. “lalu 1,5 tahun kemudian kami meminta Bappenas untuk melakukan kajian yang lebih detail baik dari aspek ekonomi, sosial-politik, serta lingkungan,”katanya.
Dalam kunjungan ke Pulau Kalimantan tersebut, turut hadir menemani Presiden, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, Menteri PPN atau kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN Sofyan A. Djalil serta Sekretaris Militer Presiden Marsda TBU Trisno hendradi dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak.
