Djawanews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pengalokasian APBN dan APBD tidak disebar untuk setiap program dari dinas-dinas terkait. Jokowi mengatakan anggaran yang ada sebaiknya difokuskan untuk menyelesaikan satu atau program tetapi menghasilkan pembangunan yang konkret.
"APBN, APBD, jangan terlalu banyak diecer-ecer ke dinas, dinas, dinas. Nanti, dinas di bawahnya apa? Sekarang, karena berubah-ubah terus, apa kabid ke kabag, ke kasie, misalnya; kalau seperti itu, enggak akan jadi barang," kata Jokowi dikutip ANTARA, Selasa 3 Oktober.
Jokowi mengingatkan bahwa alokasi anggaran yang diberikan sedikit-sedikit, misalnya 5 persen, ke setiap dinas akan menambah beban jika ada kenaikan APBD.
Oleh karena itu, dia meminta desain alokasi APBN dan APBD difokuskan untuk program, seperti pembuatan waduk di suatu kabupaten maupun penambahan embung setiap tahun.
"Tidak semua dinas diratain tambahan anggarannya sama lima persen, (kalau) ada kenaikan anggaran (nanti) semuanya (naik juga) lima persen. (Harus) Ada prioritas dong. Mana yang harus didahulukan, mana yang jadi skala prioritas kita," tegasnya.
Jokowi mengatakan dia paham betul soal alokasi anggaran, mengingat pengalamannya sebagai birokrat mulai dari wali kota, gubernur, hingga saat ini sebagai presiden.
"Saya mengalami karena saya pernah jadi wali kota dua kali, pernah jadi gubernur, pernah jadi presiden dua kali. Enggak ada di Indonesia seperti itu. Dari bawah, wali kota dua kali, gubernur, presiden dua kali. Jadi, saya nyelami betul, ngerti betul situasi di lapangan seperti apa," ujar Jokowi.
