Djawanews.com – Presiden Jokowi baru saja meluapkan kemarahannya di depan sejumlah menteri dan kepala daerah terkait pengadaan barang dan jasa di pemerintahan yang diisi produk impor. Sikap tegas Jokowi ini pun mendapat sorotan dari pakar ekonomi senior, Rizal Ramli.
Menurut Rizal Ramli, yang dilakukan Presiden Jokowi seperti lelucon yang tidak lucu lagi. Sebab, seharusnya ada sanksi tegas pada para pelakunya agar jera.
“Lelucon yang ndak lucu lagi? Situ Presiden, rumuskan kebijakan, pecat pejabat yang doyan impor - itu baru bener. Bukan hanya ngedumel, pidato kiri-kanan, tapi kenyataan sebaliknya. Kapan sih bisa eling,” tulis Rizal Ramli di akun Twitter-nya, Jumat 25 Maret.
Rizal berpendapat, yang dibutuhkan publik saat ini adalah sikap tegas bukan sekedar marah lewat sebuah pidato.
“Bukan hanya marah dalam pidato, karena nyatanya tidak bisa mengubah keadaan.”
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi smengaku geram karena impor di kementerian dan lembaga masih cukup tinggi.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu lantas menyentil beberapa instansi pemerintah yang masih menerapkan pola lama tersebut.
Jokowi kesal karena menurutnya, beberapa barang impor yang dibeli tidak begitu penting dan buang-buang anggaran. Terlebih lagi, barang-barang tersebut sebenarnya bisa di beli dari produk lokal yang tak kalah bagus.
“Bodoh sekali jika langkah itu tidak diambil,” katanya.
Dalam pidato tersebut ia membahas soal pengarahan terkait aksi afirmasi bangga buatan Indonesia.
Jokowi kemudian menyentil beberapa instansi pemerintahan terkait impor barang yang menurutnya masih bisa di produksi dari dalam negeri.
Salah satunya Menteri Kesehatan yang menjadi soroton tegas Jokowi, hal ini terjadi karena beberapa alat kesehatan merupakan hasil impor.
“Alkes-alkes, Menteri Kesehatan, tempat tidur untuk rumah sakit. Produksi saya liat di Jogja ada, Bekasi, Tangerang ada, tapi malah beli impor,” katanya.
Jokowi juga menyebut salah satu pengadaan barang yang impor adalah seragam dan sepatu TNI-Polri.
“Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar. Kita ini produksi dimana-mana bisa.”
Jokowi kemudian memperingatkan dengan tegas pengadaan barang dengan cara tersebut harus segera dihentikan.
