Djawanews.com – Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menawarkan solusi inovatif untuk mengatasi krisis hunian di Jakarta yang semakin sulit diakses masyarakat karena tingginya harga lahan.
Pramono mengusulkan penggunaan bangunan milik pemerintah, seperti pasar, puskesmas, dan kantor kecamatan, untuk membangun hunian vertikal yang terjangkau bagi warga Jakarta.
Bagi Pramono, persoalan hunian ini menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat, selain masalah lapangan kerja, kesehatan, dan pendidikan.
"Saya memikirkan jangan hanya pasar, kenapa enggak misalnya puskesmas yang di tempat-tempat strategis, kantor-kantor kecamatan, kantor-kantor desa. Kalau itu dilakukan, supaya yang namanya hunian naik ke atas itu betul-betul bisa dilakukan dengan baik," kata Pramono di Jakarta Selatan, Selasa, 1 Oktober.
Pramono menilai, Pemprov DKI memang perlu melakukan inovasi dalam memenuhi kebutuhan hunian untuk warga Jakarta. Sebab, terbatasnya lahan kosong di Jakarta membuat harga tanah menjadi semakin mahal.
Hal ini pun membuat masyarakat semakin sulit mendapatkan hunian yang terjangkau berdasarkan kondisi perekonomiannya. Sehingga, penambahan lantai bangunan pemerintah yang dijadikan sebagai hunian perlu dipertimbangkan.
Selain itu, lanjut Pramono, pemerintah juga bisa menekan alokasi anggaran yang besar untuk membeli lahan baru di kawasan strategis demi bisa membangun rumah susun.
"Bagi pemerintah daerah sendiri nggak perlu kemudian membebaskan (lahan)," tutur Pramono.
Selain hunian, Pramono juga berencana membangun ruang kreatif untuk kelompok muda dalam satu bangunan yang sama dengan hunian tersebut. Hal ini, menurut dia, telah dijalankan sejak era Gubernur DKI terdahulu.
"Sejak zaman mas Anies maupun Ahok ada usulan yang namanya pasar dinaikkan ke atas, kemudian pasarnya menepati lantai 1, 2, 3. Lantai 4, 5-nya untuk kreatif hub untuk anak-anak muda. Di atasnya untuk hunian, itu kan sudah ada," jelasnya.
Di samping itu, Pramono menyebut biaya pengadaan hunian dan ruang kreatif masyarakat tak cuma bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), melainkan juga kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
"Harus ada kerja sama dengan pihak swasta, KPBU. Kalau itu bisa dijalankan, sangat baik, lah, bagi Jakarta," imbuh mantan Sekretaris Kabinet tersebut.
