Djawanews.com – Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah menjanjikan apa pun kepada pejabat daerah terkait rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS).
Hal ini membantah pernyataan Sekda Takalar, Sulawesi Selatan, Muhammad Hasbi yang menyebut Jokowi berjanji akan mengankat jutaan pegawai negeri sipil (PNS) jika Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang dalam Pilpres 2024.
"Jadi tidak betul ada janji dari Presiden kepada pejabat daerah terutama terkait dengan rekrutmen PNS yang kemudian dihubung-hubungkan dengan Pemilu 2024," kata Ari kepada wartawan di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa 16 Januari, disitat Antara.
Ari mengatakan, pengangkatan PNS adalah sebuah kebijakan pemerintah yang sudah lama dirancang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk peningkatan layanan kepada masyarakat.
"Dan tentu teman-teman sudah mengikuti bersama bahwa tanggal 5 Januari Presiden sudah mengumumkan secara terbuka bahwa tahun 2024 akan ada rekrutmen calon Aparatur Sipil Negara di seluruh tanah air sebanyak 2,3 juta formasi. Jadi ini sesuatu yang sifatnya terbuka, transparan dan bagian dari kebijakan pemerintah," tuturnya.
Ari menegaskan, dalam kunjungan kerja ke daerah, Presiden Jokowi tidak pernah menjanjikan soal pengangkatan PNS yang berkaitan dengan Pilpres 2024. Menurutnya, semua kegiatan kunjungan kerja Jokowi di daerah sangat terbuka dan bisa dipantau oleh media.
"Pernyataan beliau ke publik baik pada saat penyerahan bansos, penyerahan sertifikat, pertemuan-pertemuan selalu bisa diliput teman-teman media dan tidak ada pembicaraan tertutup soal itu," terangnya.
Di sisi lain, dia menyampaikan bahwa konsep netralitas bagi ASN, TNI dan Polri juga sudah diatur dalam undang-undang mengenai sanksi administratif, teguran dan pidana.
"Dan Presiden sudah menegaskan beberapa kali mengenai netralitas ASN, TNI dan Polri," tuturnya.
