Penyebar pornografi kali ini harus ekstra was-was ketika ingin melakukan aksi. Jika Anda miskin dan ingin menyebar konten porno, sebaiknya dipikirkan kembali.
Setelah beberapa waktu lalu, pemerintah gencar-gencarnya melakukan pemblokiran terhadap situs dewasa. Kini langkah tegas kembali dilakukan, setelah Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan menjatuhkan denda berat bagi para penyebar konten porno.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel Pangerapan, sebagaimana dilansir dari Tempo menyatakan jika pihaknya memiliki suatu sistem yang dapat mendeteksi penyebaran konten porno.
Langkah Kominfo tersebut membuat siapa saja yang sengaja atau tidak sengaja menyebar konten porno akan terkena denda. ”Untuk pornografi langsung denda, tidak ada ampun karena dia punya kemampuan (untuk mendeteksi),” ungkap Samuel.
Landasan Denda Penyebar Pornografi
Peraturan tegas bagi para pelaku penyebar porno tersebut, didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, isinya akan memberikan denda sebesar Rp100 juta per konten porno yang disebar.
Repotnya, denda tidak hanya akan diberikan bagi konten porno, namun juga konten negatif lainnya di media sosial. Lantas apakah konten ujaran kebencian dan hoax juga akan mendapatkan denda?
Menurut Kominfo, berdasarkan peraturan yang mulai menceruat pada Oktober 2019 tersebut, masih akan memberi tenggat waktu pada penyelenggara sistem elektronik untuk meninjau dan menindaklanjuti konten tersebut.
Tidak hanya konten pornografi, konten negatif juga akan dikenakan denda (tribun)
Konten seperti ujaran kebencian, menurut Kominfo juga akan dikenakan sanki sesuai dengan karakteristik konten. Kemudian apabila tenggat waktu yang diberikan lewat, maka pemerintah memberikan denda dan pemblokiran sementara jika berpotensi membahayakan dan dapat memecah belah masyarakat.
Tanggapan Twitter atas Denda Penyebar Pornografi
Terkait dengan Peraturan Nomor 71, pihak Twitter Indonesia mulai angkat bicara terkait denda Rp100 juta bagi para penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang mengunggah konten pornografi.
Chief Reprenstative dan Head of Public Policy Twitter Indonesia, Agung Yudha, menyatakan akan terus melakukan sosialisasi dengan Kominfo. “Terus bersosialisasi dan berkoordinasi dengan teman-teman di Kominfo,” ungkapnya.
Pihak Twitter Indonesia saat ini sedang melakukan diskusi dan pembahasan terkait dengan dampak dan juga konsekuensi administratif adanya peraturan pemerintah tersebut.
PP 71 akan berlaku pada bulan Oktober 2020, atau tepat dengan satu tahun setelah peraturan muncul. Aturan tersebut akan diberlakukan bagi para penyelenggara elektronik baru yang menjadi penyebar konten pornografi dan konten negatif lainnya.
