Djawanews.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan pemerintah akan mendengarkan semua masukan dan kritik dari publik terkait usulan Presiden ke-2 RI Soeharto untuk diberi gelar pahlawan nasional. Hal ini menanggapi adanya penolakan terkait usulan tersebut.
"Ya tentu kita semua dengar ya, ini bagian dari proses, semua kita dengar, kita ikuti. Usulan dari masyarakat juga kita ikuti, normatifnya juga kita lalui. Kalau kemudian ada kritik, ada saran, tentu kami dengarkan," kata Gus Ipul ditemui di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Minggu, 20 April.
Gus Ipul menjelaskan, dalam penyematan gelar pahlawan nasional, Kemensos akan mendapatkan masukan dari gubernur yang sebelumnya melewati pembahasan bersama bupati dan wali kota.
"Sebelumnya bupati dan wali kota itu adalah masukan dari masyarakat lewat seminar dan lain sebagainya," tuturnya.
Dalam seminar itu, para kepala daerah terlebih dulu menghadirkan sejumlah narasumber, mulai dari sejarawan hingga tokoh masyarakat setempat untuk membahas nama yang diusulkan menjadi pahlawan nasional.
"Setelah itu, nanti prosesnya naik ke atas ke Gubernur, ada seminar lagi. Setelah itu baru ke kami," ungkap Gus Ipul.
Setelah itu, Dirjen Pemberdayaan Sosial membentuk tim, yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan untuk membahas usulan-usulan dari gubernur-gubernur seluruh Indonesia.
"Nah, setelah itu nanti kita matangkan, saya akan mendiskusikan, memfinalisasi, kami tanda tangani, langsung kita kirim ke Dewan Gelar," ucap dia.
Sebelumnya, isu penyematan pahlawan nasional kepada Soeharto muncul dari usulan Kemensos bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP), pakar, serta budayawan.
Usulan ini menuai kritikan dari koalisi masyarakat sipil, mengingat terjadi sejumlah peristiwa kelam seperti pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang tercatat sejarah dalam kepemimpinan Soeharto di era Orde Baru.
