Djawanews.com – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menetapkan mantan Bupati Tobasa, ST (75) dan mantan Sekda Tobasa, PS (70) sebagai tersangka dugaan korupsi pengalihan status areal penggunaan lain (APL) Hutan Tele. Keduanya diamankan ke Rutan Tanjung Gusta, Medan.
Tim penyidik Kejati Sumut telah memiliki berkas lengkap perkara tersangka ST dan PS dan selanjutnya melimpahkannya ke tim JPU Kejati Sumut dan Kejari Samosir. Kedua tersangka bakal segera disidang.
"Tim jaksa penyidik Kejatisu menyerahkan berkas perkara dan dua tersangka kasus dugaan korupsi pengalihan status Areal Penggunaan Lain (APL) Hutan Tele kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumut berkolaborasi dengan JPU Kejari Samosir, Selasa (2/11)," kata Kasi Penkum Kejatisu, Yos Tarigan kepada wartawan, Rabu, 3 November.
Dalam kasus ini, 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan Bupati Tobasa ST (75), mantan Sekda Tobasa PS (70), dan mantan Kepala Desa Partungko Naginjang yang juga eks Anggota DPRD Samosir BP sudah ditahan lebih awal.
Hasil pemeriksaan menemukan kerugian negara ditaksir Rp34 miliar lebih.
"Dari hasil penelitian jaksa, dugaan korupsi pengalihan status APL Tele menjadi milik pribadi berupa pemukiman dan lahan pertanian ditemukan potensi kerugian negara berdasarkan hasil audit dari BPKP Wilayah Sumut sebesar Rp34.740.000.000 (Rp3,7 miliar)," ucap Yos.
Yos mengatakan tersangka ST tidak melaksanakan tugasnya sebagai bupati untuk melakukan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan Landreform di daerahnya masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Keputusan Presiden RI No. 50 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform.
Sedangkan tersangka PS telah menyalahgunakan jabatannya sebagai Sekda pada masa itu (2003) untuk mengusulkan nama-nama warga masyarakat yang bukan warga setempat dan bukan pula petani setempat.
Adapun pasal-pasal yang digunakan dalam kasus ini yakni Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
