Djawanews.com – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar memastikan tidak ada pemotongan anggaran kebutuhan kerja pegawai kementerian di bawah koordinasinya terkait kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini digulirkan pemerintah.
Hal itu disampaikan Muhaimin usai Rapat Tingkat Menteri (RTM) bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Februari.
"Perlu kami tegaskan tidak ada pemotongan anggaran untuk bantuan sosial (bansos), tidak ada pemotongan anggaran untuk kebutuhan pegawai, tidak ada pemotongan anggaran untuk pemeliharaan, artinya seluruh kebutuhan kerja normal," ujar Muhaimin dilansir ANTARA.
Dia menegaskan seluruh kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kemenko PM terus mendukung dan akan melaksanakan kebijakan efisiensi dari pemerintah sesuai arahan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Menurutnya, kebijakan efisiensi penting untuk memberikan penajaman, fokus, dan penyegaran untuk memperbaiki prioritas pembangunan nasional.
"Sehingga bagi kami, efisiensi itu penting untuk memberikan penajaman, focusing, dan melakukan refreshing sekaligus penataan konsentrasi anggaran dalam pembangunan nasional," ucapnya.
Muhaimin melanjutkan, prinsip efisiensi yakni mengurangi anggaran-anggaran untuk kegiatan yang bukan prioritas sehingga bisa lebih difokuskan untuk menyukseskan program-program yang lebih berdampak pada masyarakat.
"Prinsipnya kita memperkecil rapat-rapat yang sifatnya prioritas, jadi rapat-rapat yang sifatnya tidak terlalu penting kita tiadakan, kegiatan-kegiatan seremonial kita hilangkan, aktivitas-aktivitas yang bersifat pengulangan tidak lagi kita lakukan, fokus di program-program yang memberikan kemanfaatan untuk sasaran, rata-rata begitu," paparnya.
Muhaimin juga menyebutkan, masing-masing kementerian/lembaga tentu memiliki konsentrasi yang berbeda sesuai prioritas masing-masing, namun diharapkan semua dapat menyesuaikan arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Intinya pada rapat hari ini, kami mempertegas masing-masing kementerian di bawah Kemenko PM untuk menyukseskan efisiensi," tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menyebut, tidak hanya Indonesia yang menerapkan efisiensi anggaran, namun Vietnam hingga Amerika Serikat (AS) juga menerapkan kebijakan tersebut.
Dirinya menilai kebijakan ini wajar diterapkan mengingat kondisi ketidakpastian global yang mendorong gerak ruang fiskal kian terbatas.
“Bukan hanya Indonesia yang melakukan efisiensi, Vietnam melakukan (efisiensi anggaran), China melakukan, Amerika Serikat melakukan efisiensi. Negara lain juga melakukan efisiensi karena intinya kita melihat banyak ketidakpastian di dunia sehingga bagaimana ruang fiskal itu bisa dijaga,” ujar Mari Elka.
