Djawanews.com – Presiden Jokowi (Joko Widodo) kembali menjadi sorotan usai mempertegas lagi pernyataannya mengenai pemimpin berambut putih. Dia kembali menyebut nama Ganjar Pranowo, Prabowo dan Hatta. Jokowi juga mempersilahkan siapa pun menafsirkan pernyataannya tentang pemimpin berambut putih. “Ya ditafsirkan apa pun silakan; tetapi memang dalam orang bekerja, kalau sungguh-sungguh dan kerja keras, pasti akan memengaruhi fisiknya,” paparnya.
Dia kembali mempertegas soal pemimpin berambut putih dan berkerut ini usai menghadiri acara Bahaupm Bide Bahana Tariu Borneo Bangkule Rajakngatau Temu Akbar Pasukan Merah di Rumah Radakng Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (29/11). Presiden Jokowi mengatakan warna rambut pun akan terpengaruh jika seseorang selalu berpikir keras. Dia lantas menyebut tiga nama yang memiliki rambut putih.
“Termasuk juga rambut, karena mikirnya sangat keras untuk rakyat, maka bisa saja rambutnya jadi putih; dan banyak yang rambutnya putih, seperti Hatta Rajasa, Ganjar Pranowo, termasuk Pak Prabowo Subianto, rambutnya juga agak putih, dan lainnya,” kata Jokowi.
Saiful Anam: Presiden Jokowi Mulai Berani Terang-terangan ke Megawati dan Puan Maharani?
Sebelumnya, pengamat politik Saiful Anam menyebut Jokowi sudah berani kepada Puan Maharani dan Megawati Soekarnoputri. Sikap Jokowi jelas-jelas ngeledek Puan. Bagi pengamat ini, kriteria pemimpin yang memikirkan rakyat versi Presiden Joko Widodo dianggap menyindir Puan Maharani. Karena itu, Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan harus objektif memanggil Jokowi untuk diberikan teguran.
Saiful Anam mengatakan, pernyataan Presiden Jokowi di acara relawan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (26/11) terlihat sangat kuat menyindir Puan yang wajahnya glowing dan bersih, pun rambutnya tidak ubanan atau putih.
“Saya melihat Jokowi sudah berani kepada Puan, Megawati, bahkan PDIP. Mestinya kalau PDIP objektif, dapat memanggil Jokowi untuk diberikan sanksi teguran seperti halnya diberikan kepada Ganjar,” ujar Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Selasa, 29 November.
Atas pernyataan di hadapan ribuan relawan itu, kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, mestinya PDIP dapat memanggil Presiden Jokowi untuk diberikan sanksi. “Apalagi atas pernyataannya tersebut jelas-jelas ngeledek Puan Maharani dan menimbulkan ketersinggungan bagi Puan bahkan PDIP,” jelasnya.
Dapatkan warta harian terbaru lainya dengan mengikuti portal berita Djawanews dan akun Instagram Djawanews.
