Djawanews.com – Komisi XIII DPR akan memanggil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai pada Senin (28/10) pekan depan. Pigai belakangan menjadi sorotan publik setelah mengusulkan agar Kementerian HAM mendapat tambahan anggaran sebesar Rp20 triliun.
Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mengatakan pihaknya akan meminta penjelasan Pigai soal permintaan tambahan anggaran tersebut dalam pertemuan pekan depan.
"Menteri HAM kita undang hari Senin (28/10/2024). Nanti kita tanya sama Pak Natalius (soal tambahan anggaran Rp 20 triliun). Nanti titipan teman-teman (wartawan) kita tanyakan," ujar Willy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu 23 Oktober.
Willy mengatakan, menteri HAM bisa saja mempunyai pertimbangan tersendiri di balik permintaan anggaran hingga Rp 20 triliun. Komisi XIII DPR, kata dia, akan mendengarkan penjelasan Menteri Natalius Pigai soal alasan mengapa kementeriannya harus mendapatkan Rp 20 triliun serta perinciannya untuk apa saja.
"Tentu Pak Natalius punya pertimbangan, punya referensi sendiri. Jadi, kita tunggulah nanti, kami juga belum bisa merespons apa-apa, karena Rp 20 triliun itu apa-apa saja yang mau beliau kerjakan," ungkap Willy.
Hanya saja, Willy mengingatkan perubahan anggaran sudah tidak memungkinkan dilakukan sekarang. Pasalnya, APBN tahun 2025 sudah disahkan dan harus menunggu di APBN perubahan.
"Kalau sementara tentu anggaran itu presiden sendiri ya, kita akan lihat nanti. Terus secara mekanisme kan harus ke Banggar, toh belum ada juga APBNP artinya kan kita sama-sama tahu ini bergerak dengan anggaran yang sudah kita ketok," tandas Willy.
Willy mengatakan, Komisi XIII DPR akan mulai melakukan rapat dengan para mitranya pada Senin pekan depan. Selain memanggil Menteri HAM Natalius Pigai, kata Willy, Senin Minggu depan, pihaknya juga memanggil menteri hukum.
Lalu, hari Rabu, Komisi XIII akan memanggil Sekretariat Negara, menteri imigrasi dan pemasyarakatan, dan KSP.
Hari Kamis, pihaknya akan memanggil Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Sekretariat Jenderal DPD dan Sekretariat Jenderal MPR.
"Jadi pertama ini kita masih dalam posisi saling perkenalan, ngobrol untuk lihat agendanya apa saja. Itu yang sudah kita putuskan barusan rapat di Komisi XIII," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti anggaran Kementerian HAM yang hanya mendapatkan jatah Rp 64 miliar.
Menurut Pigai, anggaran tersebut tidak cukup merealisasikan visi-misi presiden Prabowo Subianto yang menaruh perhatian besar terhadap HAM.
"Kenapa Presiden mau bikin Kementerian HAM, berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin. Maka tim transisi rombak itu anggaran. Harus Rp 20 triliun masa cuma Rp 64 miliar, enggak bisa, tidak tersampaikan kinerja visi misi Presiden Prabowo Subianto," ujar Pigai Senin kemarin.
