Djawanews.com – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco mengatakan komisi teknis akan memanggil Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait beda prediski cuaca ekstrem pada hari Rabu 28 Desember kemarin.
Komisi VII DPR dan Komisi V DPR selaku komisi teknis akan meminta BRIN dan BMKG mensingkronisasikan informasi terkait prakiraan cuaca sebelum masyarakat mengetahuinya.
"Kita minta komisi teknis, dalam hal ini yang membawahi BRIN dan BMKG, untuk memanggil dan mensinkronkan agar kedua lembaga ini saling mengintegrasikan data sebelum kemudian melemparkan ke masyarakat," ujar Dasco kepada wartawan, Rabu, 28 Desember.
Sebelumnya, peneliti klimatologi dari BRIN menyampaikan adanya potensi badai dahsyat di kawasan Jabodetabek khususnya Tangerang atau Banten pada Rabu, 28 Desember 2022.
Berbeda dengan BRIN, BMKG memprediksi wilayah Jabodetabek memang akan terjadi hujan ekstrem namun bukan badai.
Menurut Dasco, kesepahaman antara kedua lembaga negara itu diperlukan agar tak menimbulkan keresahan di masyarakat. Pasalnya, beda istilah itu sudah membuat warga Jabodetabek khawatir.
"Sehingga masyarakat yang was-was karena cuaca, tidak tambah was-was karena pernyataan yang mirip tapi agak berbeda. Demikian," katanya.
Meski begitu, Dasco menghargai maksud baik BRIN maupun BMKG yang sama-sama bertujuan untuk mengingatkan masyarakat bahaya cuaca ekstrem.
"Sebenarnya kalau kita lihat semangat BRIN dan BMKG sama-sama mengingatkan masyarakat perlunya kehati-hatian menghadapi cuaca esktrem yang diperkirakan akan ada di tanggal 28 sampai 30," pungkas Dasco.
Jelaskan Beda Hujan Ekstrem dan Badai
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno, mengatakan seharusnya BRIN dan BMKG melakukan koordinasi dulu sebelum mengeluarkan informasi ke publik. Saat dua lembaga itu mengeluarkan statemen yang tidak sejalan memicu kebingungan, bahkan keresahan di publik.
“Kalau memang ada badai, ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan, disampaikan secara bersamaan. Kalau memang tidak, disampaikan secara bersamaan juga,” kata Eddy, Rabu, 28 Desember.
Pimpinan komisi yang bermitra dengan BRIN ini, meminta agar BRIN dan BMKG memberikan penjelasan secara komprehensif kepada masyarakat mengenai peristiwa potensi badai itu.
“Menurut hemat kami, maka sebaiknya masing-masing, BRIN maupun BMKG menjelaskan kepada publik apa alasannya, pertimbangannya mereka mengatakan bahwa, satu akan ada badai, dua tidak akan ada (badai), cuma hanya hujan besar saja,” jelas Sekretaris Jenderal PAN ini.
“Juga agar bisa masyarakat bisa maklum dan paham tentang kondisi aktual dari perkiraan cuaca sesungguhnya,” tambah Eddy.
Informasi Satu Pintu
Sementara, Anggota Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama mengatakan, sesuai Undang-Undang, informasi terukur terkait prediksi cuaca ekstrem hanya melalui BMKG. Dia berharap, masyarakat tak lagi bingung dan resah atas perbedaan perkiraan cuaca antara hujan lebat dan badai.
"Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah perlu untuk memberlakukan satu pintu bagi diseminasi informasi yang terukur tentang cuaca ekstrem, yaitu melalui BMKG, sesuai UU Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi Klimatologi dan Geofisika," ujar Suryadi dalam keterangannya, Rabu, 28 Desember.
"Jangan sampai, karena perbedaan informasi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat," tambahnya.
Di sisi lain, anggota komisi yang bermitra dengan BMKG, BNPB dan Basarnas itu mengungkapkan, pemerintah telah melakukan berbagai antisipasi terhadap cuaca ekstrem. Misalnya, Kementerian PUPR telah menyelesaikan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi sebagai bendungan kering yang berfungsi sebagai pengendali banjir.
Kemudian, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) atau Basarnas juga melaksanakan Siaga SAR Khusus Natal dan Tahun Baru 2023 dengan menempatkan personel dan alat utama di lokasi-lokasi strategis yang rawan kecelakaan atau bencana di pelabuhan, ruas jalan tol, bandara, terminal bus, dan tempat wisata.
Lalu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga akan menerapkan teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk mengurangi potensi banjir akibat hujan ekstrem.
Dengan berbagai persiapan pemerintah untuk mengantisipasi hujan ekstrem saat tahun baru yang sudah matang, Suryadi meminta diseminasi informasi terkait cuaca oleh pemerintah juga harus lebih baik lagi.
"Jadi masyarakat tidak perlu menjadi resah sehingga terganggu aktivitas perekonomiannya. Para pemudik Natal dan tahun baru juga tidak perlu kebingungan dalam membuat rencana perjalanannya," pungkasnya.
