Djawanews.com – Elite Partai NasDem Irma Suryani Chaniago angakt bicara soal pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi dua kinerja menteri dari NasDem di tengah isu reshuffle kabinet.
Irma Suryani Chaniago menyarankan agar Djarot tak asal bunyi atau asbun terhadap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Irma mengingatkan urusan kocok ulang kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Reshuffle hak prerogatif presiden, sebaiknya Djarot Saiful jangan asal bunyi. Faktanya, dua menteri NasDem yang dia minta dievaluasi adalah menteri-menteri yang punya prestasi," tegas Irma kepada wartawan, Minggu, 25 Desember.
Irjma menjelaskan, Siti Nurbaya telah menorehkan sejumlah selama menjabat sebagai Menteri LHK. Salah satunya, kebakaran hutan yang belakangan jarang terjadi.
"Siti Nurbaya Bakar adalah Menteri Kehutanan dengan segudang prestasi. Buka mata! Di era kepemimpinan Siti, kebakaran hutan jarang terjadi, bahkan bisa dibilang hutan kita aman dan udara kita bebas dari kabut asap," jelas Irma.
"Belum lagi bagaimana penanaman mangrove yang masif dilakukan dalam rangka menjaga abrasi, lalu coba lihat bagaimana beliau membagi dengan sangat baik mana hutan tanaman industri, hutan tanaman rakyat dan mana yang hutan lindung dengan tegas dan jelas," sambungnya.
Irma justru bertanya ke Djarot soal menteri LHK yang lebih baik dari Siti Nurbaya dalam ketegasannya memberi sanksi pada pelanggar ketentuan pemerintah terkait penggunaan lahan. Karenanya, dia meminta Djarot tak asal bicara terait menteri-menteri dari NasDem.
"Memang ada Menhut yang kinerjanya sebaik beliau selama ini? Jutaan hektar selama ini hutan lepas ke tangan orang-orang yang hanya menguntungkan oknum-oknum pemerintah dan swasta. Dan di tangan Siti Nurbaya, pengelolaan lebih banyak untuk kemaslahatan rakyat. Jadi Djarot Saiful sebaiknya tidak asal bunyi," tegas Irma.
Kemudian terkait kinerja Mentan Syahrul Yasin Limpo. Irma mengungkapkan, kinerja SYL justru berbeda dengan apa yang disampaikan Djarot.
"Lebih jauh lagi saya bicara tentang Mentan. Mana ada kementerian yang tumbuh di era pandemi kecuali Kementerian Pertanian? Soal impor beras? Djarot Saiful jangan ngomong kalau tidak by data. Mentan yang ngotot mengatakan bahwa kita tidak perlu impor karena stok beras di petani cukup. Baca media dia biar nggak asbun dan paham siapa yang ngotot mau impor! Dan baca juga penghargaan apa saja yang sudah diperoleh Syahrul Yasin Limpo sebagai mentan yang berkinerja baik," lanjut Irma.
Irma kembali mengingatkan Djarot bahwa soal reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Namun, dia meyakini Presiden Jokowi pasti tidak akan mencopot menteri berkinerja baik.
"Biarkan itu menjadi kewenangan dan kebutuhan presiden. Tapi saya yakin presiden tidak akan melakukan hal-hal yang akan merugikan pemerintah dengan melakukan reshuffle pada menteri yang berkinerja baik seperti Syahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya Bakar," katanya.
Menurutnya, masyarakat juga tahu dan merasakan hasil kerja baik kedua menteri NasDem itu. Irma mengakui, kinerjanya memang tidak paripurna, sebab menteri terkait lainnya juga bersikap kontraproduktif.
"Saya sebagai pemerhati pertanian dan kehutanan melihat tidak ada celah yang bisa disebut kinerja kedua menteri di atas termasuk yang harus dievaluasi," ucapnya.
Namun, tambah Irma, jika menhut dan mentan terkena reshuffle oleh Presiden Jokowi, maka pertimbangannya bukan lagi terkait kinerja.
"Dan jika akhirnya keduanya di reshuffle, menurut saya itu pasti karena sebab yang lainnya, pasti bukan karena kinerja. Karena keduanya menteri yang selalu menjalankan program pemerintah, program presiden dan tidak pernah sekalipun melenceng dari perintah presiden," pungkas Irma Suryani.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat, meminta Presiden Jokowi untuk mengevaluasi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar. Hal itu dikatakan Djarot menanggapi pernyataan presiden soal kemungkinan reshuffle kabinet.
Menurut Djarot, pergantian tersebut merupakan penyegaran di internal kabinet untuk mendukung penuh kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi.
"Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, juga semua menteri juga harus dievaluasi, supaya apa? Supaya ada darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji janji kampanye," ujar Djarot kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 23 Desember.
Anggota Komisi IV DPR RI itu lantas menyinggung soal impor beras ditengah penggalakkan swasembada beras. Padahal kata Djarot, saat musim panen dan harga beras naik, malah justru melakukan impor beras.
"Sudah gembar gembor swasembada beras kita impor beras saat harga naik, harusnya pemerintah intervensi dong. Saat musim panen dan harganya baik, malah dihajar dengan impor beras," kata Djarot.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga menyebut, kebijakan tersebut akan berdampak kepada para petani. Oleh karena itu, Komisi IV DPR RI selalu menyampaikan untuk melihat data apakah ada kesamaan antara BPS, Kementan, Bulog dengan data yang dimiliki oleh Bappenas, Badan Pangan Nasional.
"Coba buka dan satukan perlu nggak kita impor, katanya masih cukup.Yang penting bagi kita harga beras stabil, petaninya bisa untung.Ini semua perlu dievaluasi," jelas Djarot.
