Djawanews - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengingatkan seluruh kader PDI Perjuangan untuk terus solid berjuang dalam satu barisan. Sebagai petugas partai, dia akan tunduk terhadap segala putusan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
“Berani berpolitik, maju berpolitik. Kita harus dalam satu barisan, solid dan tegak lurus,” kata Puan, saat memberikan arahan kepada tiga pilar PDI Perjuangan, di Manado, Senin (7/6/2021).
Dalam acara tersebut, hadir kepala-wakil kepala daerah, anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pengurus PDI Perjuangan tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Puan menyampaikan, semasa hidupnya, Taufiq Kiemas pernah berpesan bahwa untuk mengetahui penyebab menang atau kalah dalam pemilu adalah dengan merasakannya secara langsung.
“Tidak ada teorinya, hanya bisa dirasakan jika sudah berjuang bersama dengan yang lain,” ungkap Puan.
Hal itulah yang menurut Puan membuatnya selalu turun ke daerah pemilihan untuk meraih suara pada pemilu legislatif.
Puan lalu menceritakan pengalamannya dalam memenangkan PDI Perjuangan dan Joko Widodo pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Bahkan pada Pemilu 2014, Puan menjadi Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan.
“Saya enggak pernah bisikin Ketua Umum untuk urusan partai, beliau adalah Ketua Umum saya untuk urusan partai. Kalau Bu Mega sudah putuskan, saya ikut,” ungkap Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDI Perjuangan tersebut.
Puan menegaskan, tugas kader-kader PDI Perjuangan bukan hanya memenangkan Pemilu, tapi harus membawa harapan dan menghadirkan kesejahteraan untuk masyarakat.
“Kita bukan hanya ingin PDI Perjuangan menang Pemilu, lebih dari itu. Kita ingin kemenangan PDI Perjuangan membuka jalan untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, berdikari, dan berkepribadian,” ujar Perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI ini.
Puan mengingatkan bahwa komitmen dan keberpihakan PDI Perjuangan pada rakyat harus diwujudkan secara nyata. Menurut dia, pilar-pilar PDI Perjuangan di eksekutif dan legislatif harus mampu menyusun dan melaksanakan kebijakan pro rakyat.
“Petugas partai di eksekutif dan legislatif, melalui program-program pemerintah pusat maupun daerah, agar memastikan alokasi anggaran dan program untuk dapat menyangga kehidupan rakyat dan ekonomi kerakyatan,” ungkap alumni Fisip Universitas Indonesia tersebut.
