Djawanews logo
×
  • Masuk
  • Berita Hari Ini
  • Bisnis
    • Entrepreneur
    • Market
  • Lifestyle
    • Fashion
    • Infotainment
    • Inspirasi
    • Kesehatan
    • Relationship
  • Otomotif
  • Sepak Bola
  • Sport
  • Teknologi
  • Travel
  • Serba-serbi
  • Kriminal
  1. Home
  2. Berita Hari Ini
Dewan Kolonel Dapat Sanksi Keras dari PDIP, Puan Maharani: Kita Ikuti Perintah Ketum
Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani (Dok. PDIP)

Dewan Kolonel Dapat Sanksi Keras dari PDIP, Puan Maharani: Kita Ikuti Perintah Ketum

MS Hadi
MS Hadi 02 November 2022 at 10:32am

Djawanews.com – Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani menanggapi sanksi keras yang diberikan kepada beberapa kader partai karena membentuk Dewan Kolonel untuk mendukung dirinya maju calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Puan menegaskan kader PDIP tetap solid dan tetap tegak lurus ikut arahan Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.

"Intinya kita PDIP solid dan kita akan mengikuti perintah apa yang diinstruksikan ketum, tentang kesamaan paham," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 November.

Puan menilai, adanya Dewan Kolonel yang mendukung dirinya merupakan dinamika internal partai.

Baca Juga:
  • Kuasa Hukum Sebut Hasto Jadi Tumbal Kegagalan KPK Tangkap Harun Masiku
  • Bacakan Pleidoi, Hasto Desak KPK Tangkap Harun Masiku: Agar Menjadi Terang Pokok Perkara
  • Kongres VI PDIP Tetap Sesuai Jadwal, Tak Tunggu Kasus Hasto Selesai

Dia memahami dukung mendukung figur untuk maju dalam Pemilihan Presiden 2024 boleh dilakukan siapapun. Hanya saja, kata Puan, sebagai kader PDIP harus sesuai komando ketua umumnya.

"Semua orang boleh mendukung dan memberikan dukungan kepada internal yang dianggap mumpuni, yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk ikut dalam proses Pilpres 2024. Namun, semua itu kita sebagai anggota PDIP akan ikut pada keputusan ketum," jelas Puan.

Mantan Menko PMK itu pun mengapresiasi dukungan Dewan Kolonel yang berisi kader PDIP ingin membantu menyosialisasikan kinerja dirinya. Namun, kata dia, juga harus atas perintah Ketum PDIP.

"Jadi apa yang dilakukan itu suatu hal yang wajib dilakukan dan atas arahan Ketum," pungkasnya.

Sebagai informasi, DPP PDIP memberikan saksi teguran keras dan terakhir kepada sejumlah kader yang dinilai melanggar disiplin partai, karena ikut-ikutan bicara soal capres 2024 sebelum ada keputusan dari Megawati.

Beberapa diantaranya merupakan anggota DPR RI Fraksi PDIP yaitu Trimedya Panjaitan, Johan Budi, Masinton Pasaribu, dan Hendrawan Supratikno yang membentuk Dewan Kolonel.

Ketua bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun menyebut, anggota Fraksi PDIP DPR RI yang membentuk 'Dewan Kolonel' merupakan kader yang sedang cari muka ke Ketua DPR RI Puan Maharani.

"Mereka berinisiatif melakukan itu (membentuk Dewan Kolonel). Ini kan kadang teman-teman ini kelewat kreatif untuk cari muka," kata Komarudin di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 26 Oktober.

Bagikan:
#berita hari ini#djawanews#POLITIK#PILPRES 2024#Dewan Kolonel#Johan Budi#capres#PUAN MAHARANI#PDIP

Berita Terkait

    Widih! PLTN Pertama di Indonesia: Era Baru Energi Nasional dengan Komitmen Pemerintah dan PLN
    Berita Hari Ini

    Widih! PLTN Pertama di Indonesia: Era Baru Energi Nasional dengan Komitmen Pemerintah dan PLN

    YOGYAKARTA - Pemerintah Indonesia bersama PT PLN (Persero) menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama di tanah air. Langkah strategis tersebut menjadi tonggak ....
    Saiful Ardianto
    Saiful Ardianto
  • Iniloh PLTA Sumber Air Bersih, Daftar 5 Bendungan Termegah di Pulau Sumatera!
    Berita Hari Ini

    Iniloh PLTA Sumber Air Bersih, Daftar 5 Bendungan Termegah di Pulau Sumatera!

    Saiful Ardianto 26 Aug 2025 14:22
  • Manfaatin Energi Surya Bikin KAI Hemat Rp2,5 Miliar
    Berita Hari Ini

    Manfaatin Energi Surya Bikin KAI Hemat Rp2,5 Miliar

    Saiful Ardianto 25 Aug 2025 13:12
  • Gini Klarifikasi PLTA Kerinci Merangin Hidro Tegaskan Tidak Ada Kompensasi Rp300 Juta per KK
    Berita Hari Ini

    Gini Klarifikasi PLTA Kerinci Merangin Hidro Tegaskan Tidak Ada Kompensasi Rp300 Juta per KK

    Djawanews.com - Manajemen PLTA Kerinci Merangin Hidro menegaskan tidak pernah menjanjikan kompensasi Rp300 juta per Kepala Keluarga (KK) terkait pembangunan proyek strategis nasional tersebut. Klarifikasi ini ....
    Saiful Ardianto
    Saiful Ardianto
  • Tren Produksi Migas Udah On Track Menuju Target Produksi Satu Juta Barel per Hari?
    Berita Hari Ini

    Tren Produksi Migas Udah On Track Menuju Target Produksi Satu Juta Barel per Hari?

    Saiful Ardianto 22 Aug 2025 11:11
  • Penuh Sejarah! PLTA Gunungtua Subang Jadi Pembangkit yang Masih Terus Beroperasi
    Berita Hari Ini

    Penuh Sejarah! PLTA Gunungtua Subang Jadi Pembangkit yang Masih Terus Beroperasi

    Saiful Ardianto 22 Aug 2025 11:08

Anda Harus Tahu

Pasangan Calon Pengantin Dianjurkan Vaksin Sebelum Menikah, Apa Saja Jenisnya?
Kesehatan

Pasangan Calon Pengantin Dianjurkan Vaksin Sebelum Menikah, Apa Saja Jenisnya?

Polusi Udara Memburuk, Ketahui 7 Langkah Melindungi Paru-paru Anda
Lifestyle

Polusi Udara Memburuk, Ketahui 7 Langkah Melindungi Paru-paru Anda

Kesalahan Makan Yogurt yang Bisa Bikin Tubuh Makin Melar
Lifestyle

Kesalahan Makan Yogurt yang Bisa Bikin Tubuh Makin Melar

Simpan Banyak File tanpa Bikin Ponsel Lemot, Ketahui 7 Tips Hemat Memori Android
Teknologi

Simpan Banyak File tanpa Bikin Ponsel Lemot, Ketahui 7 Tips Hemat Memori Android

Mudik Bersama Anak, Jangan Lupakan Obat Ini!
Lifestyle

Mudik Bersama Anak, Jangan Lupakan Obat Ini!

Pakar Bagikan Kiat Memilih Olahraga saat Menjalankan Puasa Ramadan
Kesehatan

Pakar Bagikan Kiat Memilih Olahraga saat Menjalankan Puasa Ramadan

Populer

Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport dengan Sisa Waktu Tipis, tapi Realisasi Baru 65%?
Berita Hari Ini

1

Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport dengan Sisa Waktu Tipis, tapi Realisasi Baru 65%?

Legalisasi Tambang Minerba Ilegal: Potensi Masalah Baru dalam Sektor Pertambangan
Berita Hari Ini

2

Legalisasi Tambang Minerba Ilegal: Potensi Masalah Baru dalam Sektor Pertambangan

Proyek PLTA Batang Toru: Penyebab DPRD Tapsel Tinjau Dampak Sosial dan Lingkungan?
Berita Hari Ini

3

Proyek PLTA Batang Toru: Penyebab DPRD Tapsel Tinjau Dampak Sosial dan Lingkungan?

PLTA Sungai Boh Jadi Pilar Kemajuan Energi dan Ekonomi Kalimantan Timur
Berita Hari Ini

4

PLTA Sungai Boh Jadi Pilar Kemajuan Energi dan Ekonomi Kalimantan Timur

PLTA Kaleta: Proyek Energi Strategis antara China dan Guinea
Berita Hari Ini

5

PLTA Kaleta: Proyek Energi Strategis antara China dan Guinea

Pilihan Editor

Lukisan Danang Farshad di ARTJOG 2024, Tentang Konservasi Laut dan Serangan Alien
Berita Hari Ini

Lukisan Danang Farshad di ARTJOG 2024, Tentang Konservasi Laut dan Serangan Alien

Jokowi: Saya Mengenal Rizal Ramli sebagai Ekonom Cerdas dan Aktivis Kritis karena Cinta terhadap Bangsanya
Berita Hari Ini

Jokowi: Saya Mengenal Rizal Ramli sebagai Ekonom Cerdas dan Aktivis Kritis karena Cinta terhadap Bangsanya

Tak Ingin Ada Konflik Internal di Timnas AMIN, Ahmad Ali Minta Maaf ke Sudirman Said
Berita Hari Ini

Tak Ingin Ada Konflik Internal di Timnas AMIN, Ahmad Ali Minta Maaf ke Sudirman Said

BNPT: Sebanyak 148 Teroris Ditangkap Sepanjang 2023, Didominasi JII dan JAD
Berita Hari Ini

BNPT: Sebanyak 148 Teroris Ditangkap Sepanjang 2023, Didominasi JII dan JAD

Representasikan Wisata Budaya, Satpam Borobudur Pakai Seragam Bernuansa Jawa
Berita Hari Ini

Representasikan Wisata Budaya, Satpam Borobudur Pakai Seragam Bernuansa Jawa

Mahasiswa IPB yang Hilang Saat Penelitian di Pulau Sempu Ditemukan Sudah Tak Bernyawa
Berita Hari Ini

Mahasiswa IPB yang Hilang Saat Penelitian di Pulau Sempu Ditemukan Sudah Tak Bernyawa

Follow Google News Kami: Djawanews logo
Djawanews logo
Tentang Kami Kontak Kami Privacy Policy Redaksi Pedoman Media Siber Karir
fb
tw
ig
© Copyright 2025 Djawanews Media Utama
arrow-up