Aggaran yang mencurigakan kembali ditemukan. Setelah sebelumnya anggaran lem Aibon yang mencapai miliaran rupiah dapat sorotan, kini muncul desa hantu tak berpenghuni yang menerima anggaran dari pemerintah. Desa fiktif ini ditemukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang ia sampaikan saat rapat kerja evaluasi kinerja tahun 2019 dan rencana kerja 2020 yang digelar bersama Komisi XI DPR RI, Senin (4/11/2019).
Mengenai jumlah dana yang ditermia desa hantu tersebut, Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa pemerintah telah menyalurkan dana desa sebesar Rp44 triliun hingga akhir September 2019. Dari jumlah tersebut, setiap desa rata-rata mendapat dana sebesar Rp933,9 juta atau hampir Rp 1 miliar.
Menteri Keuangan yang menjabat selama dua periode itu juga mengatakan bahwa meski dana desa telah diberikan setiap tahun, sampai sekarang masih ada 20.000 desa tertinggal. Transfer rutin yang diambilkan dari APBN memunculkan desa-desa baru tanpa penduduk. Adanya ‘desa hantu’ ini diakui Sri Mulyani baru ketahuan karena ada pihak yang lapor usai terbentuknya kabinet Indonesia Maju.
Kronologi Penemuan Desa Hantu
Desa hantu terima dana hampir Rp1 miliar rupiah (beritagar.id)
Menkeu sempat menceritakan awal mula penemuannya atas desa hantu, yang tidak berpenduduk namun sengaja didaftarkan demi mendapat anggaran dana desa. Awalnya, Sri Mulyani menerima laporan langsung dari salah satu pihak Pemerintah. Laporan tersebut menyebutkan adanya dana desa yang disalurkan ke desa yang tak berpenghuni.
Menerima laporan tersebut, Sri Mulyani berencana bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menginventarisasi persoalan tersebut. Menkeu juga berencana akan mengidentifikasi siapa pengurus desa tersebut dan lain sebagainya.
“Jadi kita akan lihat, karena berdasarkan mekanisme seperti yang dikatakan tadi, sebetulnya ada mekanisme untuk pembentukan desa dan identifikasi siapa, pengurusnya dan lain-lain,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Dilansir dari detik.com, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nata Irawan justru telah mengetahui adanya desa fiktif tersebut. Ia mengatakan, pembentukan desa fiktif sudah lama terjadi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah mengendus adanya permainan ini.
“Itu isu sudah lama, tapi dikembangkan lagi, sudah pernah didiskusikan oleh KPK, di salah satu desa di Sulawesi salah satu Kabupaten ada desa fiktif,” ujar Nata, Selasa (5/11/2019).
Ia juga mengungkapkan, ada empat desa hantu alias fiktif yang telah menerima sejumlah aliran dana desa. Pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan dengan menurunkan sejumlah tim khusus.
Terkait lokasi desa hantu yang ditemukan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan bahwa desa hantu alias tak berpenghuni berada di salah satu Kabupaten, Provinsi Sulawesi Tenggara. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga telah melakukan penyelidikan dengan menurunkan tim bersama Polda Sulawesi Tenggara.
