Djawanews.com – Partai Ummat akan maju ke langkah hukum usai dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual sebagai peserta Pemilu serentak 2024. Ridho Rahmadi selaku Ketua Umum Partai Ummat bakal menggandeng Denny Indrayana dalam upaya langkah hukum yang diambil oleh Partai Ummat.
“Ada dua langkah. Pertama, langkah-langkah politik. Kedua langkah prosedural hukum, kami akan ke Bawaslu,” tegas Ridho, Rabu malam (14/12).
KPU, kata Ridho, terlebih dahulu diminta untuk membuka data yang ada di sipol, verifikasi administrasi dan faktual agar diaudit secara independen. Sebab, mengenai keterbukaan informasi publik jelas diatur dalam UU 14/2008.
“Tujuan kami sebenarnya simpel, dengan sederhana, kami ingin melihat sipol dengan berita acara ataupun rekap yang ada lapangan, sama atau tidak?” tegas Ridho.
Partai Ummat juga akan mengajukan permohonan tuntutan kepada DKPP untuk menindaklanjuti dugaan intervensi KPU pusat terhadap KPU daerah.
Sementara itu, Denny Indrayana selaku kuasa hukum Partai Ummat akan mengajukan permohonan keberatan kepada Bawaslu RI dalam waktu dekat. Sebab, itu merupakan hak konstitusional Partai Ummat dan sejumlah bukti sudah dikantongi.
“Dalam 3 hari ke depan insyaallah kami akan sampaikan keberatan tersebut kepada Bawaslu RI, tentu disertai dokumen-dokumen bukti, kesaksian yang kami miliki untuk menguatkan bahwa sebenarnya Partai Ummat layak dijadikan peserta Pemilu 2024,” kata Denny Indrayana.
Dapatkan warta harian terbaru lainya dengan mengikuti portal berita Djawanews dan akun Instagram Djawanews.
