Djawanews.com – Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), mengkritik penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa cadangan beras oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, langkah besar-besaran tersebut belum mampu mengendalikan lonjakan harga beras yang terus meroket di pasaran.
Pemerintah telah menyalurkan bansos sejak sebelum pelaksanaan Pemilu 2024. Meski demikian, harga beras masih belum menunjukkan tanda-tanda stabil. Pada Kamis, 22 Februari 2024, harga beras premium mencapai Rp16.270 per kilogram, sementara beras medium naik menjadi Rp14.230 per kilogram.
“Gerojokan bansos yang besar-besaran jelang pemungutan suara lalu kepada 21,35 juta keluarga ternyata juga belum mampu menstabilkan harga,” kata Cak Imin dalam keterangannya, Jumat, 23 Februari.
Wakil Ketua DPR ini mengingatkan agar pemerintah berhati-hati menangani kelangkaan beras. Sebab, kebutuhan beras dipastikan akan meningkat menjelang datangnya bulan Ramadan hingga hari raya Idul Fitri.
“Pemerintah benar-benar harus serius menangani pasokan maupun harga beras di pasaran sebab kedepan kebutuhan semakin meningkat seiring hadirnya bulan Ramadan dan Idul Fitri. Jangan sampai harga beras kian tak terkendali sehingga kian membebani pengeluaran masyarakat kita,” tutur Cak Imin.
Ketua Umum DPP PKB tersebut menegaskan, kelangkaan dan tingginya harga beras memanaskan situasi sosial-politik jika tidak dikelola dengan baik.
“Beras ini soal perut, jika tidak ditangani secara hati-hati dan seksama masyarakat bisa jadi gelap mata. Apalagi jika respons pemerintah ringan saja dengan memberikan janji kelangkaan dan mahalnya harga beras bisa diatasi dua atau tiga minggu saja,” tegasnya.
Menurutnya, berbagai kendala penyediaan pasokan beras diantisipasi dengan strategi ketahanan pangan yakni menjadikan petani sebagai subyek utama terciptanya ketahanan pangan nasional.
"Kepemilikan lahan petani harus memadai, pasokan benih unggul dan pupuk harus dijamin, teknologi pertanian harus mulai digunakan hingga harus jaminan harga saat panen raya. Jadi jangan seperti sekarang sedikit-sedikit impor yang ujungnya merugikan petani kita,” pungkas Cak Imin.
