Djawanews.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan memberikan sanksi teguran lisan kepada kadernya, Ganjar Pranowo atas pernyataannya siap menjadi calon presiden (capres) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Sekretarus Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan hal itu harus menjadi pelajaran bagi seluruh kader partai berlambang banteng itu.
Menurut Hasto, pemberian sanksi merupakan salah satu cara untuk menegakkan disiplin partai.
"Seluruh kader mengambil pelajaran ini semuanya. Ini rangkaian penegakan disiplin," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 21 Oktober.
Hasto menegaskan, sebuah partai tidak boleh digerakan atas ambisi perorangan. Apalagi, PDIP merupakan partai politik yang memiliki sejarah panjang dalam sistem demokrasi di Indonesia.
Oleh karena itu, seluruh kader harus disiplin tehadap aturan-aturan partai. Termasuk soal penentuan pasangan calon presiden (capres) dan calon presiden (cawapres) yang akan diusung PDIP pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Sekali lagi PDI perjuangan dibangun dengan cita-cita besar, punya jejak sejarah yang panjang, sehingga partai tidak digerakkan ambisi orang perorangan," tegas Hasto.
Mantan Anggota DPR RI itu menekankan, di samping mempersiapkan langkah-langkah menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, PDIP juga telah menginstruksikan kepada kadernya untuk mulai turun ke bawah.
Sebab, prinsip partainya yaitu menyatukan kepentingan rakyat untuk bangsa dan negara yang lebih baik. "Partai menyatukan diri kepada kepentingan kolektif untuk rakyat bangsa dan negara Indonesia," kata Hasto.
"Semua bergerak ke bawah menyatu dengan gerakan rakyat," imbuhnya.
Terkait dengan sanksi kepada Ganjar, Hasto menilainya sebagai hal yang wajar. Dia mengaku, juga pernah mendapatkan sanksi berkaitan dengan disiplin.
"Saya pun pernah diberikan sanksi sebagai Sekjen Partai, sanksi teguran. Karena disiplin dalam berbicara yang bukan mandat saya saat itu," kata Hasto.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa sanksi teguran lisan itu dijatuhkan karena Ganjar dinilai melanggar instruksi no 4503/internal/DPP/X/2022.
"Tanggal 7 Oktober itu sudah dikeluarkan instruksi dari DPP PDIP ditanda tangan oleh ketum partai Ibu Megawati Soekarnoputri dan saya sebagai Sekjen. Di sini ditegaskan tentang komunikasi politik," ungkap Hasto.
"Surat ini sangat jelas tidak bisa ditafsirkan berbeda," imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto memanggil Ganjar untuk dimintai klarifikasi atas pernyataannya di media tempo hari.
Setelah mendengarkan klarifikasi dari Ganjar, DPP PDIP memutuskan untuk memberikan sanksi teguran lisan. Sebab, pernyataan itu dinilai telah menimbulkan multitafsir di publik.
"Kami, saya sampaikan, jatuhkan sanksi-sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader," kata Komarudin.
