Djawanews.com – Bakal calon Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan dirinya dan wakilnya, Rano Karno akan membenahi penilanggalan gubernur terdahulu jika terpilih dalam Pilkada 2024, termasuk Taman Kalijodo yang dulu dibangun oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Hal ini diungkapkan Pramono usai berbincang bersama Ahok dan Rano di Taman Semanggi, Jakarta Pusat.
"Taman Kalijodo akan kita benahi, termasuk JIS peninggalan Pak Anies dan sebagainya," kata Pramono, Kamis, 19 September.
Sebelum Ahok menjabat Gubernur DKI periode 2014-2017, Taman Kalijodo dulunya merupakan kawasan hiburan yang menyediakan jasa prostitusi hingga praktik judi. Untuk membasmi kegiatan negatif di sana, Ahok menyulap Kalijodo menjadi ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA).
Di era Ahok, RPTRA Kalijodo dibangun dengan berbagai macam fasilitas seperti lapangan futsal, joging track, skate park dan taman bermain.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Kalijodo kembali jadi sorotan karena terbengkalai. Padahal, menurut Pramono, Taman Kalijodo merupakan warisan Ahok yang bermanfaat bagi warga.
"Saya juga mengatakan pada Pak Ahok, 'Pak Ahok, Kalijodo itu sebenarnya salah satu peninggalan luar biasa dari Pak Ahok. Dari haram jaddah menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia'," urai Pramono.
Karena itu, Pramono berjanji akan melanjutkan pembangunan dan penataan kota Jakarta yang belum terselesaikan di kepemimpinan gubernur sebelumnya.
"Kami belajar tentang PR-PR yang ditinggalkan para gubernur pendahulu dan Pak Ahok terus terang meninggalkan banyak legacy yang belum selesai, akan kami teruskan," sambung Pramono.
Keinginan Pramono juga selaras dengan pesan yang diberikan Ahok. Jika bakal pasangan cagub-cawagub Jakarta usungan PDIP ini memenangkan Pilkada 2024, Ahok berharap Pramono-Rano bisa meneruskan pola pembangunan infrastruktur seperti yang ia lakukan.
"Jadi saya kira inilah yang Mas Pram dan Bang Rano akan teruskan pola-pola kerja sama dengan swasta yang bisa menguntungkan seluruh stakeholder," ungkap Ahok.
Salah satu hasil kerja sama dengan swasta yang dimaksud Ahok adalah Simpang Susun Semanggi. Kawasan ini dibangun tanpa menggunakan APBD sepeser pun. Ahok membangun Simpang Susun Semanggi dengan dana kewajiban koefisien lantai bangunan (KLB) perusahaan asal Jepang, Mori Building Company.
"Saya bilang ini bukan CSR (corporate social responsibility). banyak orang berpikir ini bangunnya CSR, bukan. Ini kewajiban dari perusahaan Jepang. Ini ada kajian dari timnya Universitas Tarumanegara. Jadi kebijakan yang kita bikin itu adalah menguntungkan semua pihak," jelas Ahok.
