Djawanews.com – Setelah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menandatangani pengajuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Pemprov DKI, Gubernur Anies Baswedan telah mengambil keputusan bahwa PSBB DKI Jakarta akan berlaku mulai Jumat, 10 April 2020.
Keputusan ini disampaikan dalam konferensi pers yang dilakukan Anies di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (7/4/2020) malam.
“DKI Jakarta akan melaksanakan PSBB sebagaimana digariskan oleh keputusan menteri, efektif mulai hari Jumat, 10 April 2020,” kata Anies.
PSBB Jakarta akan Menegakkan Beberapa Prinsip Tambahan
Anies Baswedan umumkan PSBB Jakarta (kronologi)
Anies mengatakan bahwa secara prinsip pihaknya telah melaksanakan pembatasan-pembatasan seperti apa yang tertuang dalam PSBB. Beberapa aktivitas yang melibatkan kerumunan memang telah dihentikan sementara, mulai dari anjuran bekerja dari rumah (WFH) hingga menghentikan sementara kegiatan peribadatan di rumah ibadah.
“Mulai dari seruan untuk bekerja di rumah, menghentikan kegiatan belajar mengajar di sekolah dan mengalihkannya menjadi kegiatan belajar di rumah, kemudian menghentikan kegiatan peribadatan di rumah-rumah ibadat (dan) mengerjakan kegiatan peribadatan di rumah. Begitu juga dengan pembatasan transportasi, semuanya sudah kita lakukan selama 3 minggu terakhir ini,” lanjut Anies.
Dalam PSBB Jakarta, beberapa prinsip tambahan akan ditegakkan. Nantinya semua fasilitas umum akan ditutup. Fasilitas tersebut berupa fasilitas hiburan, balai pertemuan, RPTRA, balai olahraga, dan museum.
“Pernikahan tidak dilarang tetapi dilakukan di kantor ursan agama, kemudian resepsi ditiadakan. Begitu juga dengan kegiatan perayaan lain seperti kegiatan ritual khitan, tapi perataannya ditiadakan.”
Sebagai informasi tambahan, meski PSBB Jakarta membutuhkan persetujuan Menteri Kesehatan, Gubernur tetap berwenang mengatur pelaksanaannya. Aturan pelaksanaan PSBB sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Selain itu diatur pula dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
