Djawanews.com – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mempertanyakan wacana new normal yang digaungkan oleh pemerintah pusat, mengingat kasus virus corona (Covid-19) di Indonesia masih tergolong tinggi.
“BNPB menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 di Indonesia masih belum bisa diatasi, akan tetapi pemerintah justru melonggarkan aturan dan mulai mewacanakan new normal,” ujar Haedar melalui keterangan tertulis kepada Kompas, Kamis (28/5/2020).
Pemerintah Diminta Kaji Ulang Wacana New Normal
New normal/ilustrasi (Istimewa)
Haedar mengatakan, kebijakan new normal yang diwacanakan oleh pemerintah, belakangan menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.
Pasalnya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masih belum dicabut di sejumlah daerah, namun di sisi lain, pemerintah menyampaikan pemberlakuan relaksasi.
“Kesimpangsiuran ini menjadi sumber ketegangan aparat dengan rakyat,” ucap Haedar.
Dia melanjutkan, usaha untuk memulihkan ekonomi di saat pandemi memang penting, namun yang tidak kalah penting adalah keselamatan masyarakat.
Oleh sebab itu, PP Muhammadiyah meminta agar pemerintah mengkaji ulang kebijakan new normal sebelum diterapkan, terlebih wabah Covid-19 masih belum bisa dipastikan kapan penurunannya.
