Djawanews.com – Amerika Serikat (AS) kembali menggunakan hak vetonya untuk memblokir rancangan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang mendesak gencatan senjata segera di Jalur Gaza. Keputusan ini memicu kecaman dari sejumlah negara dan badan kemanusiaan, termasuk dari PBB sendiri, yang menyoroti situasi krisis kemanusiaan yang semakin parah di wilayah tersebut.
Dalam pemungutan suara yang digelar di Markas Besar PBB, New York, pada Rabu (5/6) waktu setempat, rancangan resolusi tersebut diajukan oleh seluruh anggota tidak tetap dewan, Aljazair, Denmark, Yunani, Guyana, Pakistan, Panama, Korea Selatan, Sierra Leone, Slovenia dan Somalia.
Bersama dengan China, Prancis, Rusia, serta Inggris, seluruh pengusul rancangan resolusi memberikan dukungan dalam pemungutan suara tersebut.
Namun, AS sebagai salah satu anggota tetap DK PBB memilih menggunakan hak veto, menggagalkan upaya untuk mengesahkan resolusi yang menuntut: gencatan senjata segera, tanpa syarat dan permanen antara Israel dengan kelompok militan Hamas di Jalur Gaza, Palestina; akses tanpa hambatan untuk penyaluran bantuan di wilayah kantong tersebut; serta pembebasan seluruh sandera yang masih ditahan.
Menanggapi hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat Tom Fletcher menyatakan keprihatinan mendalam atas situasi di Gaza.
"Dunia menyaksikan, hari demi hari, pemandangan mengerikan dari warga Palestina yang ditembak, terluka atau terbunuh di Gaza saat mencoba makan," kata kepala bantuan PBB Tom Fletcher sebelumnya, melansir UN News, Kamis 5 Juni.
Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward mengkritik keputusan Pemerintah Israel untuk memperluas operasi militernya di Gaza dan sangat membatasi bantuan kemanusiaan sebagai "tidak dapat dibenarkan, tidak proporsional, dan kontraproduktif," seperti dikutip dari Reuters.
Terpisah, Israel sendiri telah menolak seruan untuk gencatan senjata tanpa syarat atau permanen, dengan mengatakan Hamas tidak dapat tinggal di Gaza.
Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon mengatakan kepada anggota dewan yang memberikan suara mendukung rancangan tersebut: "Anda memilih peredaan dan penyerahan. Anda memilih jalan yang tidak mengarah pada perdamaian. Hanya menuju lebih banyak teror."
November tahun lalu, AS juga memveto rancangan resolusi DK PBB yang mendesak gencatan senjata segara di Jalur Gaza. Seperti rancangan resolusi kali ini, rancangan resolusi ketika itu juga diajukan oleh seluruh anggota tidak tetap dewan. Itu menjadi kali kelima AS memblokir resolusi yang menyerukan gencatan senjata Gaza sejak dimulainya eskalasi pada Oktober 2023, dikutip dari TASS.
Diketahui, mekanisme pemungutan suara resolusi DK PBB memerlukan minimal sembilan suara mendukung, dari total 15 anggota dewan tersebut, tanpa adanya veto dari salah satu anggota tetap dewan yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, China, Rusia dan Prancis.
