Djawanews.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan penggunaan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang dikeluarkan oleh pemerintah paling banyak dipergunakan untuk subsidi BBM, bukan untuk bantuan sosial (bansos).
Hal itu disampaikan Airlangga saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat, 5 April.
"Anggaran perlinsos yg terbesar berupa subsidi BBM, listrik, LPG, pupuk, PSO, kredit program dengan share 58,3 persen pada tahun 2024," ujar Airlangga.
Airlangga memaparkan perlinsos pada tahun 2024 utamanya berasal dari kenaikan subsidi energi. Selain itu, bersunber dari pergerakan nilai tukar rupiah.
Realisasi harga Indonesia Crude Price di tahun 2023 sebesar 78,43 dolar per barel, sedangkan asumsi harga ICP Indonesia tahun 2024 sebesar 82 dolar per barel.
"Dan nilai tukar rupiah mengalami kenaikan rata-rata Rp15.230 menjadi rata-rata Rp15.664 di tahun 2024," sebutnya.
"Kenaikan harga dan nilai tukar ini berimplikasi pada kenaikan subsidi energi tahun 2024 bila dibandingkan dengan 2023," sambung Airlangga
Sebagai informasi, pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kali ini, ada empat menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang bakal didengarkan keterangannya.
Mereka yakni, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
Keterangan para menteri itu untuk menjadi pertimbangan Mahkamah dalam memutus dalil-dalil yang Anies-Muhaimin dan kubu Ganjar-Mahfud.
