Djawanews.com – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan jalur-jalur vital di provinsi tersebut sudah siap untuk dilalui para pemudik pada Lebaran tahun ini. Posko terpadu Lebaran akan beroperasi mulai 24 Maret hingga 8 April 2025 untuk memastikan kelancaran arus mudik.
“Pemprov Jateng siap menerima kedatangan pemudik. Bisa melalui Tol Trans Jawa, Pantura/Pantai Utara, Jalur Tengah, dan Jalur Selatan. Tinggal pilih saja,” kata Ahmad Lurhfi dilansir ANTARA, Kamis, 6 Maret.
Menurut dia, Jateng siap menyambut kedatangan para pemudik. Jateng sebagai sentral tujuan mudik nasional telah menyiapkan berbagai langkah, di antaranya menargetkan perbaikan ruas jalan, baik milik provinsi, nasional, dan kabupaten/kota bisa selesai pada dua pekan sebelum Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah.
Khusus jalur Tol Trans Jawa, mantan Kapolda Jateng itu mengatakan juga akan melakukan rekayasa lalu lintas apabila terjadi penumpukan kendaraan.
"Bisa diberlakukan 'one way' (satu jalur) lokal. Kalau ada antrean (kendaraan) di atas 1 km akan diberlakukan one way sampai Gerbang Tol Banyumanik. Kalau tak mampu (menguraikan kepadatan kendaraan) perpanjang lagi sampai GT Bawen," katanya dilansir ANTARA, Kamis, 6 Maret.
Bahkan, kata dia, jalur Pantura juga bisa dimanfaatkan untuk rekayasa arus lalu lintas kendaraan dari dalam tol apabila ada antrean panjang kendaraan.
Sebelumnya Dinas Perhubungan Jawa Tengah memprediksi 17,9 juta pemudik akan masuk ke wilayah tersebut pada arus mudik masa Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah.
Selain itu, Luthfi juga menyambut baik kebijakan work from anywhere (WFA) dari pemerintah untuk aparatur sipil negara (ASN), pegawai badan usaha milik negara (BUMN), hingga sektor pekerja swasta.
Rencananya, WFA dilakukan mulai H-7 sampai dengan tujuh hari setelah atau H+7 Lebaran, tepatnya mulai 24 Maret-8 April 2025.
Dukungan WFA disebut telah disetujui dengan surat edaran oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik (Kemenpan RB), dan Kementerian BUMN.
