Djawanews.com – Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Kamrussamad menolak hak angket di DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024, yang menurutnya bukanlah hal yang mendesak. Dia mengatakan, saat ini masalah yang lebih mendesak bagi masyarakat adalah penciptaan lapangan pekerjaan dibandingkan hak angket.
"Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di dunia telah mampu memberikan ruang konstitusional kepada rakyat Indonesia untuk menggunakan haknya. Karena itu kami di lapangan tentu juga mendengarkan aspirasi yang berkembang. Aspirasi yang sangat mendesak bagi mereka adalah pengangguran, penciptaan lapangan kerja, bukan hak angket. Yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkot," ujar Kamrussamad dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Maret.
Menurut anggota Komisi XI DPR itu, puluhan ribu sopir angkot belum tentu bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Utamanya soal masa depan pendidikan.
"Kita bisa menyaksikan bagaimana masyarakat kita hari ini, kerja hari ini hanya untuk makan besok. Bahkan kalau mereka sakit hari ini maka besok ia harus utang di warung. Ini lah aspirasi yang mendesak yaitu menciptakan lapangan pekerjaan," kata Kamrussamad.
Karena itu, Kamrussamad mengingatkan kepada seluruh anggota DPR agar jangan sampai respons dari pihak yang tidak siap kalah dicatat dalam sejarah sebagai respons terburuk sepanjang reformasi.
"Kenapa demikian, karena belum menggunakan instrumen hukum yang telah digunakan, disiapkan oleh undang-undang, sudah menuduh pemilu ini curang. Ini berbahaya sekali bagi kelangsungan demokrasi kita dan bangsa kita ke depan," pungkasnya.
