Djawanews.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menargetkan pemerintahan di tiga Provinsi baru di Papua bisa rampung pada awal 2023. Hal ini ditegaskan Mahfud dalam Launching Indeks Koordinasi Bidang Politik Hukum dan Keamanan (IKO-Polhukam) di Jakarta, Jumat, 29 Juli.
"Daerah otonomi baru di Papua ini juga pekerjaan sendiri. Karena itu terkait dengan banyak hal. Satu, dengan DOB dibentuk tiga provinsi, berarti awal 2023 harus sudah terbentuk pemerintahannya," kata Mahfud dalam keterangannya.
Mahfud menilai pembentukan pemerintahan di tiga daerah otonomi baru di Papua perlu koordinasi yang baik. Sehingga, pemerintah nantinya menyiapkan dan memetakan daerah pemilihan (Dapil) dan proses Pemilu di daerah baru tersebut.
"Karena di UU tentang Pemilu yang lama belum diatur," tambahnya.
Sebagai informasi, Papua kini memiliki tiga provinsi baru yakni Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Mahfud MD juga meminta agar Pemilu 2024 mesti dikawal, dikoordinasikan dan disiapkan proses hukum dan anggarannya.
"Tetapi kita harus kawal agar tidak boros tetapi tidak menyebabkan tidak bisa jalan. Apalagi beberapa bulan lagi ada pengumuman Parpol yang terverifikasi di dalam Pemilu, kita semua harus siap menjaga negara ini," kata Mahfud.
Di sisi lain, Mahfud MD juga menyinggung soal pentingnya koordinasi mengenai Ibu Kota Negara (IKN) dan DKI Jakarta kaitannya dengan momentum politik pada tahun 2024. Ia meminta skema bagaimana pemilu di IKN. Apakah masuk Provinsi Kalimantan Timur atau khusus IKN semata.
"Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang ada sekarang juga Pemilu-nya bagaimana, sekarang sudah tidak Ibu Kota di tahun 2024, pemilihnya apakah sama? Ini semua butuh koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang bagus, mantap, dan terukur, misalnya melalui Indeks Koordinasi seperti yang kita luncurkan hari ini," kata Mahfud MD.
Dapatkan warta harian terbaru lainya dengan mengikuti portal berita Djawanews dan akun Instagram Djawanews.
