Djawanews.com – Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengisyaratkan wajar jika pekerja marah soal rencana pemotongan gaji. Pasalnya, gaji para direksi dan komisaris tidak dipotong.
Ahok mengatakan manajemen hanya berencana memotong gaji karyawan. Sementara, gaji direksi dan komisaris tetap utuh. Manajemen memberi alasan bahwa pemotongan gaji karyawan untuk efisiensi perusahaan.
Ahok mengaku tidak sependapat dengan hal tersebut sebab pemotongan hanya berlaku di level karyawan. “Katanya begitu (efisiensi). Harusnya bukan, karena direksi dan komisaris tidak dipotong (gaji), “ungkap Ahok dilansir dari CNNIndonesia.com, Rabu, 22 Desember.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa pemotongan gaji karyawan baru rencana. Ia juga menambahkan belum ada keputusan resmi terkait hal itu. “Belum ada (pemotongan gaji). Manajemen memang ada rencana,” kata Ahok.
Basuki Tjahaja Purnama mengaku sudah mengingatkan manajemen pemotongan gaji seharusnya dimulai dari direksi. Dengan begitu, tidak hanya karyawan level bawah saja yang mengalami pemotongan gaji.
“Saya sudah sampaikan jika ada pemotongan gaji harus dimulai dari direksi, tidak bisa hanya yang pegawai yang kerja di rumah,” jelas Ahok.
Sebelumnya, Kepala Bidang Media Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Kapten Mercellus Hakeng Jayawibawa menuturkan direksi Pertamina memutuskan untuk memotong gaji karyawan di tengah penerapan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah selama pandemi COVID-19.
Menurut Hakeng, surat keputusan pemotongan gaji karyawan baru dirilis oleh manajemen. Hal tersebut menjadi salah satu alasan serikat pekerja akan melakukan aksi mogok kerja.
"Tiba-tiba tanpa komunikasi yang baik kepada pekerja internal, direksi mengeluarkan kebijakan potong gaji kami karena dianggap bekerja dari rumah," ujar Hakeng.
Hakeng menilai pemotongan gaji karyawan tidak realistis. Karena kebutuhan biaya karyawan meningkat seperti harus membeli tambahan kuota internet untuk bisa bekerja dari rumah.
"Hal-hal itu seharusnya menjadi concern (perhatian), bukan justru dikurangi. Contoh anak sekolah saja dapat kuota internet, kalau kami pengurangan kesejahteraan," kata Hakeng.
Apalagi, tambah Hakeng, pemotongan dilakukan setelah tak ada kenaikan gaji dalam dua tahun terakhir. Karena hal itu, serikat pekerja perlu berkomunikasi dengan direksi Pertamina.
Rencananya FSPPB menyatakan akan melakukan aksi mogok kerja pada tanggal 29 November dan 7 Januari.
Aksi ini dilakukan dalam rangka mendesak Menteri BUMN untuk mencopot Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.
Simak berita terbaru lainnya hanya di Djawanews dan ikuti Instagram Djawanews.
