Djawanews.com – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily angkat bicara soal gagasan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi membina siswa bermasalah melalui program pembinaan di barak militer. Dia mengatakan pendidikan militer bukan untuk anak-anak yang nakal, tetapi untuk orang-orang terpilih dan terbaik.
"Jangan sampai terstigma bahwa kalau orang nakal dimasukkan ke barak militer," ujar Ace dilansir ANTARA, Selasa, 20 Mei.
Menurut dia selain membentuk kedisiplinan dan patriotisme, kewibawaan pendidikan militer harus dijaga sebagai pendidikan yang diarahkan untuk aspek akademis, emosional, serta kepemimpinan, yang harus dibentuk berdasarkan proses sesuai dengan tumbuh kembang anak.
Pasalnya, sambung dia, perilaku seorang anak pasti dipengaruhi oleh lingkungan, baik lingkungan sosial, lingkungan keluarga, maupun lingkungan hak asuh yang diberikan oleh orang tuanya.
Terkait rencana pengkajian membina siswa bermasalah melalui program pembinaan di barak militer, Ace berharap pengkajian bisa dilihat dalam perspektif yang komprehensif dan holistik.
Dijelaskan perspektif dimaksud, yakni dengan melihat bahwa pembinaan anak-anak yang bermasalah secara perilaku harus dilihat secara utuh.
"Tidak boleh misalnya setiap ada orang atau anak-anak yang bermasalah langsung dimasukkan ke militer," tuturnya.
Daripada memasukkan anak nakal ke barak militer, Ace menyarankan sebaiknya terdapat institusi lain yang bisa dijadikan tempat untuk memperbaiki perilaku anak tersebut.
Ia menjelaskan Indonesia sebenarnya sudah memiliki institusi dimaksud, seperti lembaga pendidikan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), dan lain sebagainya.
Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyatakan pemerintah akan mengkaji gagasan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi untuk membina siswa bermasalah melalui program pembinaan di barak militer.
Hasan menekankan selama program tersebut tidak melanggar aturan dan hak-hak anak, serta mendapat persetujuan orang tua, maka pembinaan semacam itu dapat dipertimbangkan.
"Jadi sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil, sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil. Tapi pemerintah akan periksa, akan kaji ini. Kebijakan-kebijakan yang baru, kebijakan-kebijakan yang berupa inisiatif tentu akan dibahas nanti di pemerintah," kata Hasan.
