Djawanews.com - Menteri BUMN, Erick Thohir dan Wakil Menteri BUMN, Pahala Nugraha Mansury berkunjung ke Markas Besar TNI Angkatan Darat untuk membahas bantuan alat kesehatan dari Amerika Serikat.
Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Andika Perkasa menyambut kedatangan Menteri dan Wakil Menteri BUMN di Mabes AD. Pertemuan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari US Army, Theodore Leo Liebreich bersama jajarannya, seperti dilihat dari YouTube TNI AD.
Donasi alat kesehatan yang semula direncanakan berjumlah 65 juta item. Tapi dengan pertimbangan peningkatan kasus COVID-19 di Amerika, pada akhirnya 44 juta bantuan yang akan diberikan kepada Indonesia.
44 juta item tersebut meliputi 176 unit ventilator beserta spiro wave, masker KN-95, pakaian pelindung tenaga kesehatan (Isolation gown), face shield serta alat kesehatan lain untuk menunjang penanganan kasus COVID-19 di Indonesia.
"Namun sekarang sejak dua hari yang lalu saya diberitahu oleh kantor pemerintah bahwa untuk berbagai pertimbangan, telah diputuskan bahwa mereka mengurangi jumlah ventilator untuk didonasikan, mungkin karena mereka juga membutuhkan alat tersebut," jelas Pahala Nugraha Mansury, Wakil Menteri BUMN.
Selanjutnya, sebanyak 44 juta bantuan alat kesehatan ini akan dikirim secara bertahap dengan maskapai kargo milik Indonesia yaitu Citilink. Dua pesawat kargo berjenis Airbus A-330 Neo yang masing-masing berkapasitas 20 ton siap menjemput donasi dari pemerintah New York City. Selain itu untuk tambahan angkutan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN juga meminta bantuan armada pesawat kepada US Army yang juga dalam waktu dekat akan melakukan latihan bersama di Baturaja, Sumatera Selatan.
“Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, untuk men-charter pesawat komersial, Citilink. Citilink tentu saja merupakan bagian dari pesawat komersial Garuda. Kami akan menggunakan Airbus A330 Neo,” ujar Wamen BUMN.
Dalam pertemuan ini juga dibahas rencana pemberian donasi berupa vaksin Jhonson n’Jhonson sebanyak 5.000 dosis. Namun begitu pemberian donasi berupa vaksin ini masih menunggu izin penggunaan dari Biofarma dan BPOM sebagai pemangku kepentingan dalam pendistribusian dan legalitas vaksin di Indonesia.
"Tentang vaksin, kita perlu untuk persetujuan dari pimpinan dan sistem legalitas, dan kebetulan biofarma ada di dalam naungan kementerian BUMN. Biofarma adalah satu satunya BUMN yang diberi wewenang mengimpor dan menyediakan vaksin di Indonesia,” jelas Jenderal TNI Andika Perkasa.
