Sri Sultan ikut mengomentari salah satu visi Jokowi yang disampaikan di Sentul.
Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan pidatonya yang bertajuk “Visi Indonesia” di SICC Bogor, Minggu (14/7/2019). Visi yang disampaikan Presiden Jokowi dianggap mewakili fokus kerja pemerintah untuk lima tahun ke depan. Dalam pidatonya, salah satu visi Jokowi yang disebutkan dalam pidatonya adalah mengenai reformasi birokrasi.
Dalam pidatonya, Jokowi berkeinginan untuk memangkas birokrasi agar semakin sederhana dan lincah. Presiden ingin meningkatkan kecepatan dalam melayani dan pemberian izin.
“Ini juga hati-hati, kalau pola pikir birokrasi tidak berubah, saya pastikan akan saya pangkas,” kata Presiden Jokowi.
Sri Sultan HB X tanggapi visi Presiden Jokowi
Dalam pernyataannya, Gubernur DIY Sri Sultan mengatakan bahwa ia sependapat dengan langkah reformasi birokrasi yang ingin dicapai oleh Presiden Jokowi. Sri Sultan juga mengatakan bahwa birokrasi harus terus berubah.
“Ya memang, pengalaman saya birokrasi harus terus berubah,” ungkap Sri Sultan di Kompleks Kepatihan, Selasa (16/7/2019).
Sri Sultan menyampaikan bahwa birokrasi itu tidak hanya sekadar menjalankan tugas rutin. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perencanaan dan aplikasinya harus dilakukan pembaruan. Sri Sultan juga berpendapat bahwa pembaruan birokrasi sudah seharusnya dilakukan seiring dengan perkembangan tuntutan publik.
“Birokrasi itu jangan merasa kuasa lagi, tetapi pelayan masyarakat. Jadi harapan saya, birokrasi itu perlu berubah dan harus berubah,” tegas Sri Sultan sekaligus gubernur kota Yogyakarta.
Sri Sultan menuturkan pemerintah kota DIY telah melakukan pembaruan birokrasi sejak awal tahun 2000-an. Pembaruan birokrasi tersebut membuat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi DIY tertinggi di Indonesia, dan meraih predikat AA.
“Tanpa perubahan birokrasi enggak bisa mencapai AA, itu enggak mungkin. Berarti apa? Punya kemauan berubah,” ujar Sri Sultan HB X.
Pembaruan Birokrasi memang jadi salah satu poin penting dalam visi Jokowi yang disampaikan saat di Sentul. Selain pembaruan birokrasi, ada beberapa poin lain yang juga disinggung Presiden. Poin pertama adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur. Pemerintah akan kembali melanjutkan pembangunan infrastruktur yang sempat jadi fokus Jokowi di kepemimpinan sebelumnya.
Visi selanjutnya adalah pembangunan SDM. Pembangunan SDM akan dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Pembangunan SDM akan dimulai dari perbaikan kesehatan dan pendidikan.
Investasi di Indonesia juga menjadi visi Jokowi yang akan diraih. Presiden berpendapat bahwa dengan adanya investasi di Indonesia, maka lapangan kerja akan terbuka. Sehingga tingkat kemiskinan dan pengangguran dapat berkurang.
Penggunaan APBN tidak luput dari fokus Jokowi, bahkan masuk dalam visi Jokowi yang terakhir. Setiap rupiah yang keluar dari APBN diharapkan mampu memberikan kebermanfaatan ekonomi, manfaat bagi rakyat, dan kesejahteraan masyarakat.