Djawanews.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman mengatakan akan segera melakukan pemeriksaan terhadap berbagai aplikasi pemerintah di Jabar yang meresahkan masyarakat karena namanya yang nyeleneh dan berkonotasi negatif.
"Saya akan cek ricek kembali, karena kan harusnya ada kepantasan dan kepatutan," kata Herman di Bandung, Rabu kemarin.
Terlebih, kata Herman, ada permintaan dari Presiden Jokowi beberapa waktu lalu agar pemda, termasuk Jabar, supaya jangan terlalu banyak membuat aplikasi dan memanfaatkan platform yang ada.
Selain untuk efisiensi anggaran, kata dia, juga diharapkan supaya masyarakat tidak kebingungan lantaran terlalu banyak aplikasi guna mendapatkan pelayanan pemerintah. Akhirnya Pemprov Jabar juga berkomitmen untuk mengerem pembuatan aplikasi.
"Yang jelas sesuai kebijakan dari pemerintah pusat, sesuai komitmen Pak Gubernur, tidak ada nambah aplikasi tapi lebih memanfaatkan, mengcustom aplikasi yang ada," ujar Herman.
Dan mengenai penamaan aplikasi yang berkonotasi negatif, Herman menegaskan akan mengevaluasi guna meredam persoalan ini. "Kalau ada hal kurang tepat terkait penamaan, nanti kami akan evaluasi. Harus cek ricek kita akan ingatkan," ucapnya.
Dari informasi yang dihimpun, ada aplikasi dari beberapa kota dan kabupaten di Jawa Barat yang menjadi sorotan hingga viral, antara lain SiPepek, yang merupakan akronim dari Sistem Pelayanan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Jaminan Kesehatan milik Kabupaten Cirebon.
Aplikasi itu dinilai berkonotasi negatif, karena berasosiasi dengan penyebutan alat reproduksi manusia dalam bahasa daerah di sejumlah wilayah, khususnya Sumatera.
Kemudian, aplikasi SiPedo milik Kabupaten Sumedang, yang merupakan kependekan dari Sistem Pelatihan Berbasis Database Online, yang dalam Bahasa Sunda bermakna pernyataan enak terhadap makanan atau masakan.
Terakhir SiCantik, aplikasi buatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, akronim dari Sistem Informasi Catatan Kehadiran dan Kinerja.
